Berita

Presiden Joko Widodo saat melantik anggota kabinet baru/Net

Publika

Bobot Politik Lebih Besar daripada Kepentingan Rakyat dalam Reshuffle 2022, Pertanda Bakal Ada Krisis Politik

RABU, 15 JUNI 2022 | 16:46 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

SETELAH berbagai macam spekulasi tentang komposisi struktur yang di-reshuffle di kabinet Indonesia Maju, pada hari Rabu Pahing tanggal 15 Juni 2022 ini tepatnya jam 13.30 WIB Presiden Jokowi melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru.

Yaitu: Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Raja Juli Antoni (PSI) menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Sebagian prediksi publik ternyata benar, khususnya posisi Menteri Perdagangan yang digantikan oleh Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN yang digantikan oleh Hadi Tjahjanto. Dan ternyata beberapa menteri yang diprediksi akan diganti ternyata tidak.


Dari komposisi yang ada nampaknya jabatan-jabatan yang di-reshuffle lebih kental nuansa politiknya daripada penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang tengah terjadi hari ini.

Menjelang akhir masa jabatan in Presiden Jokowi tentunya dituntut harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada seperti kenaikan harga BBM, minyak goreng, wabah PMK dan lain-lain. Hal ini tentunya Presiden Jokowi semestinya lebih mempertimbangkan aspek profesional daripada aspek politik.

Dan tentunya keterlibatan tokoh partai seperti Zulkifli Hasan dan Raja Juli Antoni serta menteri-menteri yang juga aktif di partai politik ini akan beresiko terhadap kualitas penanganan krisis menjelang pemilu 2024 karena fokus mereka akan terbagi antara jabatan menteri dan kepentingan partai menjelang pemilu 2024.

Jabatan Menteri Perdagangan saat ini adalah sebuah kursi panas karena publik sekarang sedang menyorot persoalan-persoalan yang tengah melanda, yaitu persoalan kenaikan-kenaikan harga.

Jika tidak ada perkembangan yang signifikan di akhir masa jabatan pemerintahan sekarang maka kemungkinan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan elektabilitas dari partainya dan tentunya termasuk capres yang diusungnya di pemilu 2024.

Adapun posisi Wakil Menteri yang saat ini diberikan kepada 3 orang adalah posisi yang sebetulnya tidak begitu penting dan hanya akan menambah beban APBN.

Dalam pidato Pak Jokowi bahwa para menteri harus memiliki sense of crisis dalam melakukan kinerjanya. Akan tetapi, ternyata dalam hal ini Pak Presiden seperti gambling dalam menentukan menteri baru pada reshuffle kali ini.

Karena jika dilihat track record bahwa menteri perdagangan sebelumnya yaitu Muhammad Lutfi mempunyai background profesional yang lebih baik daripada Zulkifli Hasan dalam sektor perdagangan.

Kemudian Pa Hadi Tjahjanto yang latar belakangnya dari militer tentunya ini juga masih dipertanyakan kapabilitasnya dalam penanganan Agraria dan Tata Ruang. Tentunya pada kondisi ekonomi yang sedang carut marut ini, pemilihan personil menteri dan wakil menteri ini tidak mencerminkan sense of crisis yang baik.

Kalau dilihat dari kinerja para menteri semestinya Menteri BUMN pun di reshuffle. Jika dilihat bahwa sejumlah BUMN mempunyai utang hingga ratusan triliun. Beberapa BUMN dalam keadaan memprihatinkan.

*Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya