Berita

Presiden Joko Widodo saat melantik anggota kabinet baru/Net

Publika

Bobot Politik Lebih Besar daripada Kepentingan Rakyat dalam Reshuffle 2022, Pertanda Bakal Ada Krisis Politik

RABU, 15 JUNI 2022 | 16:46 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

SETELAH berbagai macam spekulasi tentang komposisi struktur yang di-reshuffle di kabinet Indonesia Maju, pada hari Rabu Pahing tanggal 15 Juni 2022 ini tepatnya jam 13.30 WIB Presiden Jokowi melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru.

Yaitu: Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Raja Juli Antoni (PSI) menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Sebagian prediksi publik ternyata benar, khususnya posisi Menteri Perdagangan yang digantikan oleh Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN yang digantikan oleh Hadi Tjahjanto. Dan ternyata beberapa menteri yang diprediksi akan diganti ternyata tidak.


Dari komposisi yang ada nampaknya jabatan-jabatan yang di-reshuffle lebih kental nuansa politiknya daripada penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang tengah terjadi hari ini.

Menjelang akhir masa jabatan in Presiden Jokowi tentunya dituntut harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada seperti kenaikan harga BBM, minyak goreng, wabah PMK dan lain-lain. Hal ini tentunya Presiden Jokowi semestinya lebih mempertimbangkan aspek profesional daripada aspek politik.

Dan tentunya keterlibatan tokoh partai seperti Zulkifli Hasan dan Raja Juli Antoni serta menteri-menteri yang juga aktif di partai politik ini akan beresiko terhadap kualitas penanganan krisis menjelang pemilu 2024 karena fokus mereka akan terbagi antara jabatan menteri dan kepentingan partai menjelang pemilu 2024.

Jabatan Menteri Perdagangan saat ini adalah sebuah kursi panas karena publik sekarang sedang menyorot persoalan-persoalan yang tengah melanda, yaitu persoalan kenaikan-kenaikan harga.

Jika tidak ada perkembangan yang signifikan di akhir masa jabatan pemerintahan sekarang maka kemungkinan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan elektabilitas dari partainya dan tentunya termasuk capres yang diusungnya di pemilu 2024.

Adapun posisi Wakil Menteri yang saat ini diberikan kepada 3 orang adalah posisi yang sebetulnya tidak begitu penting dan hanya akan menambah beban APBN.

Dalam pidato Pak Jokowi bahwa para menteri harus memiliki sense of crisis dalam melakukan kinerjanya. Akan tetapi, ternyata dalam hal ini Pak Presiden seperti gambling dalam menentukan menteri baru pada reshuffle kali ini.

Karena jika dilihat track record bahwa menteri perdagangan sebelumnya yaitu Muhammad Lutfi mempunyai background profesional yang lebih baik daripada Zulkifli Hasan dalam sektor perdagangan.

Kemudian Pa Hadi Tjahjanto yang latar belakangnya dari militer tentunya ini juga masih dipertanyakan kapabilitasnya dalam penanganan Agraria dan Tata Ruang. Tentunya pada kondisi ekonomi yang sedang carut marut ini, pemilihan personil menteri dan wakil menteri ini tidak mencerminkan sense of crisis yang baik.

Kalau dilihat dari kinerja para menteri semestinya Menteri BUMN pun di reshuffle. Jika dilihat bahwa sejumlah BUMN mempunyai utang hingga ratusan triliun. Beberapa BUMN dalam keadaan memprihatinkan.

*Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya