Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly: Lembaga Survei Antek Oligarki Menjamur di Indonesia

RABU, 15 JUNI 2022 | 09:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Objektivitas lembaga survei dalam menyuguhkan hasil riset opini publik terkait kontestasi politik Tanah Air dipertanyakan.

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti memaparkan, ada dugaan bahwa riset-riset yang dilakukan lembaga survei selama ini merupakan "pesanan".

"Sobat, lembaga survei seperti Charta Politika, SMRC, dan lain-lain. Mereka disebut mainstream bukan karena objektivitas metodelogisnya, tapi lantaran di-back sumber dana yang melimpah, yang diduga mengalir dari oligarki untuk mendikte publik mendukung bakal capres yang didukung oligarki jahat," kata Haris Rusly dikutip dari akun Twitternya, Rabu (15/6).


Jika dugaannya tersebut benar, maka hasil survei sulit dikatakan objektif. Dengan mendikte publik, maka jajak pendapat yang seharusnya menghasilkan tokoh perwakilan mayoritas rakyat berubah menjadi kemauan oligarki.

"Mereka merusak seleksi kepemimpinan nasional berbasis gagasan, jadi berbasis popularitas palsu," kritiknya.

Kecenderungan ini sedikit berbeda dengan lembaga survei di luar negeri, sebut saja di Amerika Serikat. Di negara adi kuasa tersebut, adanya lembaga survei politik lebih banyak dijadikan sebagai lembaga think tank pemerintah.

"Di Amerika, ada 1.984 lembaga peneliti dan pemikir dalam berbagai bidang yang bekerja memperkuat kepentingan nasional Amerika sebagai imperium. Di Indonesia menjamur lembaga survei antek oligarki," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya