Kenaikan tarif listrik bagi 13 golangan non subsidi yang diputuskan pemeirntah hari ini, disinyalir dimaksudkan untuk membayar kelebihan pasokan listrik atau oversupply.
Dugaan tersebut disampaikan begawan ekonom Rizal Ramli melalui akun Twitternya, Senin (13/6).
"Di kenaikan itu, ada elemen untuk membayar TOP
(take or pay) dari
over supply 35 Giga Watt?" ujar Rizal Ramli keheranan.
Jika benar adanya kenaikan tarif listrik 13 golongan non subsidi adalah untu menutupi biaya oversupply PLN, menurutnya hal ini jelas menunjukkan kualitas pemerintahan saat ini.
"Serampangan ya, ngawur bikin
planning, berdasarkan ekonomi meroket, pas
over supply konsumen disuruh urunan," tuturnya.
Lebih lanjut, mantan menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini berkesimpulan pemerintah melempar beban yang seharusnya ditanggung negara kepada rakyat.
"Yang ngawur bebas tanggung jawab," sindirnya menutup.
Kementerian ESDM bersama dengan PT PLN (Persero) mengumumkna keputusan kenaikan tarif listrik 13 golongan non subsidi di Kantor ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/6).
Disebutkan, pelanggan rumah tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 5.500 VA berjumlah 1,7 juta pelanggan, dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas berjumlah 316 ribu pelanggan tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 per kilowatthour (kWh) menjadi Rp 1.699,53 per kWh.
Sedangkan pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA) dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh.
Sementara pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.114,74 kWh menjadi Rp 1.522,88 kWh.
