Penasihat Negara dan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe/Net
China menyoroti Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang digaungkan Presiden AS Joe Biden di Indo-Pasifik yang diumumkan selama kunjungannya pada bulan Mei.
Penasihat Negara dan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe menilai kebijakan tersebut mengarah pada 'konflik dan konfrontasi'.
Merujuk pada hubungan yang koyak dengan AS, Fenghe menunjukkan bahwa kebutuhan mendadak Washington untuk mempengaruhi hubungan di Indo-Pasifik menunjukkan bahwa AS mencoba untuk 'membajak' negara-negara di kawasan itu. Dia juga menuduh AS "menodai dan menahan China".
"Jika Anda ingin konfrontasi, kami akan berjuang sampai akhir," cecarnya dalam pidato di forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura yang disiarkan langsung di YouTube, Minggu (12/6).
IPEF mengikutsertakan 13 negara di kawasan itu, tetapi tidak termasuk China.
Biden saat berada di Tokyo bulan lalu mengumumkan ada 13 negara yang telah bergabung dengan aliansi perdagangan Asia-Pasifik baru yang dipimpin AS. Aliansi itu disebut sebagai penyeimbang ekspansi agresif China di kawasan tersebut.
"Amerika Serikat dan Jepang, bersama dengan 11 negara lain akan meluncurkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF," kata Biden pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Yang tergabung dalan IPEF adalah Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Merujuk pada pernyataan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, IPEF berfokus pada integrasi lebih lanjut ekonomi Indo-Pasifik, penetapan standar dan aturan terutama di bidang baru seperti ekonomi digital, dan juga berusaha memastikan rantai pasokan yang aman dan tangguh.
"Bagi kami, strateginya adalah upaya untuk membangun kelompok eksklusif, untuk membajak negara-negara di kawasan itu dan menargetkan satu negara tertentu," lanjut Fenghe.
Dalam pidatonya itu juga Fenghe menyinggung bagaimana AS berusaha 'meniadakan' China tetapi selalu ikut campur dengan urusan Beijing.
Ini terutama meliputi sejumlah besar masalah yang menarik minat Washington, termasuk Taiwan, Uyghur di Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet.
Fenghe menyatakan bahwa AS harus "berhenti mencampuri urusan dalam negeri China."
Bila gagal melakukannya, maka itu berarti akan meningkatkan hubungan yang berantakan antara kedua ekonomi.
