Berita

Masinton Pasaribu menolak keras masa jabatan Presiden Jokowi diubah menjadi 3 periode/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Kalau Sekarang Minta 3 Periode, Apa Ada Jaminan Nanti Enggak Minta 4 Periode?

SENIN, 13 JUNI 2022 | 00:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tidak ada kekuasan yang semena-mena. Seharusnya, regenerasi harus terus tumbuh dalam memimpin negara.

Terlebih, buah dari reformasi dengan lahirnya amandemen UUD 1945 telah menekankan masa jabatan presiden hanya dua periode. Pembatasan itu memiliki arti luas agar generasi muda bisa memimpin negara.

Masinton khawatir jika muncul wacana presiden tiga periode, nanti ke depannya akan ingin melanjutkan kembali, dan Indonesia kembali pada zaman orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.


“Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti enggak akan minta 4 periode? Maka kita harus berikan kepastian baik generasi saat ini maupun yang akan datang penuhi jalanan bila 3 periode dipaksakan," demikian kata Masinton, di acara diskusi Total Politik  dengan tema "Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode”, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6)..

Menurut Masinton, rambu-rambu terkait dengan masa jabatan Presiden sudah sangat jelas. Soal ada usulan penambahan masa jabatan, kata Masinton hanyalah diusulkan oleh pihak-pihak yang berwatak tirani

Ditanya apakah orang yang berwatak tirani inginkan tiga periode adalah Luhut Binsar Panjaitan, Masinton menjawab diplomatis.

“Saya enggak mau nyebut orang tapi kalau ada yang mau tiga periode itu berwatak  tirani,” imbuhnya.

Sementara itu, Bendum Projo Panel Barus tak sependapat dengan wacana tiga periode, ia pribadi menilai penambahan masa jabatan 2,5 tahun lebih ideal.

“Sebagai sebuah kemungkinan politik, menurut saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode, mekanisme 2,5 periode artinya nambah,” demikian Panel.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya