Berita

Masinton Pasaribu menolak keras masa jabatan Presiden Jokowi diubah menjadi 3 periode/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Kalau Sekarang Minta 3 Periode, Apa Ada Jaminan Nanti Enggak Minta 4 Periode?

SENIN, 13 JUNI 2022 | 00:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tidak ada kekuasan yang semena-mena. Seharusnya, regenerasi harus terus tumbuh dalam memimpin negara.

Terlebih, buah dari reformasi dengan lahirnya amandemen UUD 1945 telah menekankan masa jabatan presiden hanya dua periode. Pembatasan itu memiliki arti luas agar generasi muda bisa memimpin negara.

Masinton khawatir jika muncul wacana presiden tiga periode, nanti ke depannya akan ingin melanjutkan kembali, dan Indonesia kembali pada zaman orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.


“Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti enggak akan minta 4 periode? Maka kita harus berikan kepastian baik generasi saat ini maupun yang akan datang penuhi jalanan bila 3 periode dipaksakan," demikian kata Masinton, di acara diskusi Total Politik  dengan tema "Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode”, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6)..

Menurut Masinton, rambu-rambu terkait dengan masa jabatan Presiden sudah sangat jelas. Soal ada usulan penambahan masa jabatan, kata Masinton hanyalah diusulkan oleh pihak-pihak yang berwatak tirani

Ditanya apakah orang yang berwatak tirani inginkan tiga periode adalah Luhut Binsar Panjaitan, Masinton menjawab diplomatis.

“Saya enggak mau nyebut orang tapi kalau ada yang mau tiga periode itu berwatak  tirani,” imbuhnya.

Sementara itu, Bendum Projo Panel Barus tak sependapat dengan wacana tiga periode, ia pribadi menilai penambahan masa jabatan 2,5 tahun lebih ideal.

“Sebagai sebuah kemungkinan politik, menurut saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode, mekanisme 2,5 periode artinya nambah,” demikian Panel.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya