Refly Harun saat membahas sikap Masinton Pasaribu yang menolak jabatan Jokowi 3 periode/Repro
Pernyataan tegas yang disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang menolak wacana Joko Widodo tiga periode dianggap mewakili pemikiran dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
Anggapan itu disampaikan langsung oleh pengamat Refly Harun saat siaran langsung di kanal Youtube Refly Harun berjudul "Live! Tak Sudi 3 Periode, Masinton Desak Mahasiswa Lawan dan Turun ke Jalan!" pada Minggu malam (12/6).
Dari siaran langsung ini, Refly membacakan tiga berita yang menarik yang salah satunya dilansir dari Republik Merdeka Online berjudul "Masinton Pasaribu: Wacana Tiga Periode Muncul dari Orang Berwatak Tirani".
"Luar biasa ini ya penolakan Masinton, dan kita anggap ini mewakili pemikiran PDIP tentunya," ujar Refly seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (12/6).
Refly mengaku wacana tiga periode dipikir sudah selesai, akan tetapi masih terus digaung-gaungkan. Padahal menurutnya, hal itu kontraproduktif dalam hal pembangunan demokrasi.
"Walaupun ini ada berita yang ya mungkin agak main-main ya, bahwa Waria mendukung tiga periode dan lain sebagainya. Dan pembagian kaos misalnya tidak dicegah ya dibiarkan saja," kata Refly.
Selain itu, Refly juga menyoroti pernyataan dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiabudi yang menilai masih ada rakyat Indonesia menginginkan Jokowi tiga periode. Klaim itu berdasarkan hasil survei yang menunjukkan ada 33 persen yang ingin Jokowi tiga periode.
"Jangankan 33 persen, 99 persen pun kalau itu melanggar konstitusi, melanggar konstitusionalisme, harusnya tidak diikuti. Karena nanti bisa muncul pemimpin otoriter suatu saat yang bisa mengendalikan kemauan rakyat," jelas Refly.
"Lalu dengan teknik misalnya referendum, amandemen dan lain sebagainya, dia bisa menyetir pendapat rakyat. Kenapa? Karena proses referendumnya penuh dengan tekanan seperti Pemilu zaman orde baru," sambung Refly.
Sehingga kata Refly, demokrasi tidak bisa diganggu-ganggu dengan eksperimen buruk yang terjadi di masa sebelumnya. Meski era reformasi 98 sudah berlangsung 24 tahun silam, Refly yakin bahwa ancaman untuk demokrasi yang represif itu masih tetap menyala.
"Kita mesti tetap harus waspada. Karena itu apa yang diserukan Masinton ini patut menjadi sebuah perenungan juga bagi kita. Apalagi yang menyerukan adalah part of the ruling party. Kalau yang menyerukan oposisi waduh sudah pasti dibilang kadrun, dibilang macam-macam dan mungkin diancam untuk dipidanakan karena dianggap melakukan provokasi dan lain sebagainya," terang Refly menutup.
