Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net
MENJELANG pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, sudah banyak bermunculan para capres. Salah satu yang fenomenal, adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dua periode yang diyakini oleh para relawan Jokowi sebagai penerus untuk menjadi Presiden RI.
Kemunculan Ganjar sebagai capres berkat permainan dunia pencitraan. Konsep pencitraan inilah yang diyakini sebagian masyarakat sangat menentukan dalam pemilihan capres.
Jika kita banding dengan capres yang memiliki kinerja baik dan profesional yang mumpuni. Di sinilah kelemahan seorang pemimpin yang dipilih melalui pencitraan sangat lemah dalam memimpin mereka cendrung di kendalilan oleh oligarki.
Kalau kita melihat kinerja Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah belum ada prestasi yang membanggakan dan membahagiakan masyarakat Jawa Tengah. Kita bisa melihat dari data survei di mana tingkat kemiskinan masih tinggi belum ada perubahan pada saat awal dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah.
Kepedulian dan keberpihakan terhadap rakyat kecil dan lingkungan hidup sangat lemah. Kasus Wadas adalah bukti lemahnya dan tidak mampu menyelesaikan persoalan, masyarakat kecil dan aktivis yang berjuangan menuntut kasus Wadas dihentikan dan mereka ditangkap, diintimidasi oleh aparat.
Menurut Yayak Yatmaka, seniman dan juga aktivis pendamping warga Wadas yang dulu ternyata pernah menjadi tim untuk memenangkan Ganjar Pranowo untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah.
Namun, dalam pusaran konflik agraria di Wadas, Bener, Purworejo, Yayak memilih jadi lawan bagi sosok orang nomor satu di Jateng itu.
"Tapi di posisi ini adalah bahwa dia (Ganjar) menandatangani sesuatu (keluarnya IPL Wadas sebagai kawasan tambang) yang membuat wilayah ini menjadi perkara. Ini tindakan sewenang-wenang penguasa kepada rakyatnya, dan aku ada untuk bantu advokasi warga di sini," kata Yayak.
Masih banyak lagi persoalan yang terjadi di Jawa Tengah. Dalam kasus korupsi di mana akhir-akhir ini terungkap hampir Rp 500 miliar dana masyarakat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di duga dikorupsi. Dalam kasus Bank Jateng mereka menggunakan modus operandi pengelolaan kredit, di mana menyetujui kredit proyek yang diajukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dari pihak Bank Jateng tutup mata dengan merekayasa untuk menerima kredit yang diajukan oleh debitur, karena faktor kedekatan dengan pihak kekuasaan memudahkan debitur dan merekayasa kontrak kerja proyek dasar mengajuan kredit ke Bank Jateng. Biasanya oknum pihak perbankan menerima
fee kisaran 1 persen sampai 2 persen dari nilai proyek yang dicairkan dari debitur.
Lemahnya seorang pemimpin yang di pilih karena faktor pencitraan sehingga untuk menjalankan visi dan misi yang dijanjikan dalam kampanye tidak dapat terwujud, kemudian masyarakatlah yang menjadi korban kebijakan.
Untuk membongkar kasus korupsi di Bank Jateng perlu ada keberanian dari pihak penegak hukum dengan memeriksa pimpinan tertinggi atau Gubernur Jawa Tengah mempertanyakan sistem pengawasan pihak Pemda Jawa Tengah terhadap Bank Jateng.
Oligarki telah menguasai Indonesia, tentu mereka tidak akan melepaskan kekuasaan kepada pihak lain, mereka akan tetap mencari pemimpin yang bisa mereka kendalikan. Munculnya Ganjar Pranowo tidak lepas dari para oligarki kekuasaan yang mereka poles sebagai penerus Jokowi.
Kalau oligarki sudah menguasai kekuasaan di Indonesia, maka pemimpin yang dipilih mereka ada pemimpin yang bisa mereka perintah untuk menjalankan agenda terselubungnya, hanya dengan konsep pencitraanlah mereka bisa memenangkan capres dan wapres pilihan mereka.
Sudah saatnya para aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) untuk merapatkan barisan untuk melawan oligarki kekuasaan, bangkit bersama rakyat untuk memilih pemimpin yang memiliki kinerja dan visioner yang kuat.
*
Penulis adalah aktivis senior
