Berita

Pradeklarasi Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK)/Ist

Politik

Resah atas Kondisi Bangsa, Pelajar dan Mahasiswa Pradeklarasi GMPK

JUMAT, 10 JUNI 2022 | 23:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa menggelar pradeklarasi organisasi kepemudaan (OKP) Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK), di Jakarta, Jumat (10/6).

Aktivis asal Sulawesi Selatan, Aiman Adnan menuturkan, GMPK merupakan bentuk keresahan dan kekecewaan para mahasiswa dan pelajar atas kondisi bangsa saat ini, mulai dari monopoli kekuasaan hingga marwah penegakan hukum yang belum sepenuhnya tegak.

Setidaknya, ada empat garis besar pradeklarasi GMPK. Pertama, GMPK menilai pelajar dan mahasiswa wajib mengisi kemerdekaan dalam wadah NKRI menuju masyarakat adil dan makmur yang diridoi Tuhan Yang Maha Kuasa.


"Sejauh ini, kami melihat gerakan mahasiswa dan pelajar masih terbelenggu, sehingga kami terdorong untuk menjadi moral force atau social control menjaga negara ini berjalan sesuai yang dicita-citakan founding fathers," kata Aiman dalam keterangan tertulisnya.

Poin kedua, GMPK menilai Negara Indonesia masih jauh dari kondisi yang dicita-citakan saat merdeka 17 Agustus 1945 serta amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Kami melihat oligarki merajalela, merongrongi sumber daya alam, demokrasi, dan membajak kedaulatan ekonomi kita," tegasnya.

Monopoli kekuasaan menjadi poin ketiga yang disoroti GMPK. Saat ini, praktik tersebut dinilai masih terasa di tengah-tengah masyarakat.

"Poin keempat, penegakan hukum masih compang-camping," papar Aiman.

Poin-poin tersebut, kata dia, merupakan contoh keresahan masyarakat saat ini. Oleh seab itu, sebagai organisasi yang diisi mahasiswa dan pelajar, GMPK tidak ingin berpangku tangan membiarkan negara rusak karena perilaku oknum-oknum tertentu.

"Sebulan lagi, kami akan deklarasikan secara serentak di 12 provinsi. Mari kita kawal republik ini untuk kepentingan yang seluas-luasnya demi rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya