Berita

Pendemo dari Serikat Sarjana Muslim Indonesia (Sesmi) menuntut Pemerintah Indonesia putuskan hubungan dengan India/RMOL

Politik

Gelar Unjuk Rasa, Tiga Organisasi Islam Minta Pemerintah Indonesia Putuskan Hubungan Bilateral dengan India

JUMAT, 10 JUNI 2022 | 16:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah Indonesia diminta untuk memutuskan hubungan bilateral dengan India. Ini merupakan buntut dari penghinaan politisi partai penguasa India terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam.

Permintaan ini disampaikan tiga organisasi Islam saat menggeruduk Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) India yang berada di Gama Tower, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (10/6).

Mereka adalah Pimpinan Pusat Serikat Sarjana Muslim Indonesia (PP Sesmi), Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Serikat Islam (PP Perisai), dan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB Semi).


Dalam aksi unjuk rasa yang diikuti oleh puluhan orang ini, mereka menyampaikan beberapa tuntutan. Yaitu mendesak Pemerintah India meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia atas tindakan politikus partai penguasa India Bharatiya Janata Party (BJP), Nupur Sharma, yang telah menghina Nabi Muhammad SAW dan merendahkan agama Islam.

"Pemerintah Indonesia segera putuskan hubungan bilateral dengan India, sebab tidak pantas bekerja sama dengan negara yang tidak menghargai nilai-nilai Pancasila, usir Kedubes India dari Bumi Pertiwi," ujar Sekretaris Wilayah Perisai DKI Jakarta, Ali Hasan, saat berorasi di atas mobil komando.

Selain itu, tiga organisasi ini juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan kerja sama ekonomi dan maritim dengan India. Bahkan, meminta untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kedubes India di Indonesia.

"Setop ekspor produk minyak sawit ke India. Kepada seluruh WNI, harap boikot produk asal negara India dari tanah air," pungkasnya.

Aksi unjuk rasa yang telah dimulai sejak pukul 14.30 WIB ini berjalan dengan lancar. Meskipun sempat dihiasi aksi bakar ban dan menutup jalan yang mengakibatkan arus lalulintas di sekitar lokasi aksi mengalami kemacetan.

Massa aksi ini mengakhiri penyampaian pendapatnya pada pukul 15.45 WIB dengan meninggalkan area aksi dengan tertib.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya