Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron/Ist
Koordinasi segera dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban aset demi mewujudkan cita-cita Papua Terang.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, tiga instansi terkait yang dimaksud yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PT PLN Persero, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat.
"ATR/BPN menyertifikasi tanah di seluruh Indonesia, PLN asetnya harus dipastikan supaya tidak terancam atau terganggu. Sementara Papua Barat juga punya mimpi yang sama yaitu program Papua Terang," ujar Ghufron saat Rapat Koordinasi Sertifikasi Aset PLN dan Program Papua Terang di Manokwari, Kamis (9/6).
Ghufron memaparkan, aspek legalitas aset tanah PLN harus menjadi poin yang diperhatikan, baik dari segi bisnis maupun yuridis.
"Jangan sampai tanah yang sudah dikuasai PLN dan dibangun gardu induk listrik nantinya terjadi sengketa. Ini merugikan PLN dan menghambat Program Papua Terang," kata Ghufron.
Melalui forum koordinasi tersebut, KPK berharap ketiga pihak terkait saling terbuka tentang permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi bersama untuk menyukseskan Program Papua Terang.
Seluruh pihak juga harus terlibat dan bersama-sama menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang benar, memenuhi prosedur adat, dan memenuhi prosedur administrasi.
Penyelamatan aset menjadi salah satu fokus kerja KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi. Hal ini sebagai upaya untuk menyelamatan potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari adanya sengketa atau pemanfaatan asset negara/daerah oleh pihak lainnya dengan cara-cara yang melanggar hukum.
Rapat Koordinasi Sertifikasi Aset PLN dan Program Papua Terang itu dihadiri oleh perwakilan dari ketiga instansi terkait. Di antaranya, WaliKota/Bupati se-Papua Barat, Kepala Kanwil ATR/BPN se-Papua dan Papua Barat, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Papua Barat.
