Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Legislator PDIP: Ingat Erick Thohir, BUMN Bukan Partai Politik!

JUMAT, 10 JUNI 2022 | 08:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang seolah membiarkan maraknya pemberitaan dan spekulasi yang menyebut dirinya akan maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) 2024 dikritisi sejumlah pihak.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, sikap Erick Thohir itu tentu akan merusak citra BUMN sebagai entitas bisnis yang harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik.

"Sebagai entitas bisnis, BUMN harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik. Agar berbagai keputusan yang diambilnya berdasarkan asumsi teknokratis. Bukan atas dasar kepentingan politik," ujar Gunhar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/5).

Guhnar pun mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan fasilitas BUMN sebagai sarana sosialisasi menjelang Pilpres 2024, andai Erick Thohir memiliki tujuan politik pada 2024. Selain itu, politisasi BUMN, dikatakan Gunhar, juga akan berdampak buruk bagi kinerja BUMN dalam mengejar target pertumbuhan.

"Politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan aset yang dikuasai BUMN. Jangan sampai tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan melayani masyarakat, menjadi sarana mengejar target politik," paparnya.

Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung beberapa langkah Erick yang berbau kepentingan politik pribadi. Antara lain dengan menggunakan berbagai sarana yang ada di beberapa perusahaan milik BUMN.

Ditambah lagi, belakangan ini Erick terlihat getol bertemu sejumlah petinggi partai politik.

"Ini sudah melampaui batas profesionalisme sebagai menteri yang mengurusi BUMN. Karena ia diamanahkan sebagai Menteri BUMN, dan BUMN bukan partai politik yang bisa dijadikan sebagai kendaraan politik," tegasnya.

Ditambahkan Gunhar, DPR tidak boleh diam terkait langkah-langkah Erick Thohir yang diduga tidak profesional dan bermuatan politis. Ia juga menyinggung kebijakan pengangkatan direksi atau komisaris untuk beberapa perusahaan BUMN yang tidak transparan.

"Seharusnya Erick menjelaskan, apa ukuran atau prestasi yang dikerjakan seseorang hingga bisa menduduki posisi sebagai direksi atau komisaris BUMN? Ingat BUMN bukan milik Erick Thohir," demikian Yulian Gunhar.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya