Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Legislator PDIP: Ingat Erick Thohir, BUMN Bukan Partai Politik!

JUMAT, 10 JUNI 2022 | 08:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang seolah membiarkan maraknya pemberitaan dan spekulasi yang menyebut dirinya akan maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) 2024 dikritisi sejumlah pihak.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, sikap Erick Thohir itu tentu akan merusak citra BUMN sebagai entitas bisnis yang harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik.

"Sebagai entitas bisnis, BUMN harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik. Agar berbagai keputusan yang diambilnya berdasarkan asumsi teknokratis. Bukan atas dasar kepentingan politik," ujar Gunhar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/5).


Guhnar pun mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan fasilitas BUMN sebagai sarana sosialisasi menjelang Pilpres 2024, andai Erick Thohir memiliki tujuan politik pada 2024. Selain itu, politisasi BUMN, dikatakan Gunhar, juga akan berdampak buruk bagi kinerja BUMN dalam mengejar target pertumbuhan.

"Politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan aset yang dikuasai BUMN. Jangan sampai tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan melayani masyarakat, menjadi sarana mengejar target politik," paparnya.

Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung beberapa langkah Erick yang berbau kepentingan politik pribadi. Antara lain dengan menggunakan berbagai sarana yang ada di beberapa perusahaan milik BUMN.

Ditambah lagi, belakangan ini Erick terlihat getol bertemu sejumlah petinggi partai politik.

"Ini sudah melampaui batas profesionalisme sebagai menteri yang mengurusi BUMN. Karena ia diamanahkan sebagai Menteri BUMN, dan BUMN bukan partai politik yang bisa dijadikan sebagai kendaraan politik," tegasnya.

Ditambahkan Gunhar, DPR tidak boleh diam terkait langkah-langkah Erick Thohir yang diduga tidak profesional dan bermuatan politis. Ia juga menyinggung kebijakan pengangkatan direksi atau komisaris untuk beberapa perusahaan BUMN yang tidak transparan.

"Seharusnya Erick menjelaskan, apa ukuran atau prestasi yang dikerjakan seseorang hingga bisa menduduki posisi sebagai direksi atau komisaris BUMN? Ingat BUMN bukan milik Erick Thohir," demikian Yulian Gunhar.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya