Bank Tabungan Negara (BTN)/Net
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan menggelar penawaran umum terbatas (rights issue) senilai Rp 2,98 triliun pada Semester II-2022.
Kepastian aksi korporasi perbankan BUMN ini disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Selasa (7/6). Selain BTN, ada 5 BUMN lain yang akan menggelar rights issue tahun ini.
"Komisi VI DPR selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain BTN akan menjual jenis saham dalam portepel dengan metode pivatisasi rights issue sesuai persetujuan PMN tahun anggaran 2022 senilai Rp 2,98 triliun dari cadangan investasi," kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menyebut BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau
capital adequacy ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN.
Dengan
rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19%.
"BTN membutuhkan tambahan modal.
Rights issue Rp 2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui
righst issue di kuartal III atau kuartal IV," kata Kartiko.
Berkenaan
rights issue ini, pemerintah akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 1,98 triliun, sisanya dana dari investor pasar modal. Dengan skema ini, maka kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di 60% dan tidak terdilusi.
Tambahan modal untuk BTN ini mendapat dukungan dari anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam. Dengan tambahan tersebut, akses masyarakat terhadap perumahan akan semakin mudah dan murah sehingga
backlog perumahan semakin berkurang.
"Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka, saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun perlu didukung teman-teman DPR," ujar politisi PDIP ini.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah sebelumnya menyebutkan, penguatan permodalan BTN harus dilakukan agar kinerja BTN optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah.
"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," jelas Piter.
Hingga kuartal I-2022, BTN berhasil meraup laba bersih senilai Rp 774 miliar, melonjak 23,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 625 miliar.
Berdasarkan publikasi laporan keuangan kuartal I-2022, bank yang fokus pada pembiayaan properti ini mencatatkan NIM sebesar 4,29%. Atau dengan kata lain mejadi NIM tertinggi sejak 2019 lalu. Sebagai perbandingan, NIM BTN pada kuartal I-2021 tercatat hanya 3,31%.
Sejalan dengan peningkatan NIM, penyaluran kredit juga meningkat 6,04% menjadi Rp 277,13 triliun, dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp 261,34 triliun.
