Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Pemerintah Indonesia harus bersiap mengantisipasi the perfect storm dan krisis multi dimensi yang berlangsung secara bersamaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, setidaknya ada lima krisis yang berpotensi mengganggu stabilitas negara-negara di dunia.
Pertama, pandemi Covid-19 yang belum berakhir meskipun sudah lebih dari dua tahun. Kedua, konflik Rusia-Ukraina yang membuat disrupsi rantai pasok dunia terhadap pangan dan energi.
“Disrupsi rantai pasok dunia terutama pangan dan energi meningkatkan harga komoditas di dunia,†tutur Airlangga dalam keterangan, Selasa (7/6).
Krisis ketiga yang saat ini mengancam dunia yakni perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya suhu global. Kondisi ini berdampak pada degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrem, kerawanan pangan dan air, serta gangguan ekonomi global.
Airlangga menambahkan, krisis keempat adalah kenaikan harga komoditas akibat krisis. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan inflasi global.
"Kelima yakni
cost of living, yakni krisis akibat tingginya biaya hidup yang juga akan terus mendorong kenaikan inflasi global,†lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini.
Saat ini, Kemenko Perekonomian telah melakukan pencadangan anggaran sekitar Rp 35,2 miliar pada tahun anggaran 2022. Di sisi lain, pagu indikatif tahun anggaran 2023 meningkat sekitar 6,06 persen dibanding tahun 2022.
Hal itu diketahui berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L tahun anggaran 2023. Pagu indikatif Kemenko Perekonomian tercatat sebesar Rp 471,8 miliar pada 2023 diperuntukkan untuk Program Teknis (koordinasi) sebesar Rp 172 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 299,8 miliar.
Kemenko Perekonomian kini sudah mengajukan penambahan anggaran pada pagu indikatif tahun anggaran 2023 guna kebutuhan peningkatan layanan dukungan manajemen dan penugasan strategis yang belum terakomodir.
“Dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 82,2 miliar, maka rincian dalam kelompok program terdiri dari Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp 77,2 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 5 miliar," tandasnya.
