Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam acara kick off pembentukan percontohan Desa Antikorupsi 2022 yang digelar KPK/Repro
Dana desa yang telah digelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tujuh tahun terakhir diklaim telah menurunkan angka kemiskinan di desa.
Hal tersebut dipaparkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani secara virtual dalam kick off pembentukan percontohan Desa Antikorupsi 2022 yang diselenggarakan KPK di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa pagi (7/6).
Sri Mulyani mengatakan, pada 2015, alokasi APBN untuk dana desa baru mencapai Rp 20,76 triliun dan terus meningkat. Secara total, jumlah dana APBN yang dialokasikan untuk dana desa sejak 2015 hingga 2022 telah mencapai Rp 468,9 triliun.
"Ini angka yang begitu besar dan seharusnya kita berhak untuk melihat dampak dari dana desa itu, yaitu dalam bentuk kemajuan desa, dan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat di desa," ujar Sri Mulyani dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (7/6).
Dari segi penyerapan pun, kata Sri Mulyani, dana desa hampir 100 persen selalu digunakan. Sri Mulyani membeberkan hasil-hasil dari dana desa yang diberikan pemerintah.
Antara lain dalam bentuk pembangunan jalan desa yang dalam 7 tahun mencapai 308.490 kilometer, pembangunan jembatan sebanyak 1.583.215 meter, dan pembangunan lebih dari 12.200 pasar desa.
"Bahkan untuk membangun sarana olahraga sebanyak 29.210 sarana dengan dana desa," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengklaim dana desa bermanfaat untuk membangun fasilitas kesehatan. Seperti 42 ribu lebih unit posyandu, membangun fasilitas untuk Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) lebih dari 443 ribu, serta pembangunan lebih dari 74 ribu sumur.
"Ini tentu sangat bermanfaat bagi desa, sehingga mereka bisa hidup lebih sehat, lebih bersih, dan tentu lebih sejahtera. Ini komitmen nyata negara hadir sampai ke level desa," tegasnya.
Dari dana desa yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama ini juga disebut menurunkan persentasi penduduk miskin di desa.
"Dari 14,21 persen atau 17,94 juta orang pada saat 2015 saat dana desa dimulai, sekarang menjadi 14,64 juta atau 12,53 persen pada 2021," tutupnya.
