Berita

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan/RMOL

Politik

Prabowo Ajukan Kriteria Capres Harus Berpengalaman, Demokrat: Itu Menyesatkan!

SABTU, 04 JUNI 2022 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kriteria calon presiden (capres) yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dinilai menyesatkan.

Dalam jumpa pers usia pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (1/6), Prabowo menyatakan "tidak harus saya, tapi harus berpenglaman" terkait calon presiden nanti.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, kriteria yang disampaikan Prabowo memang tidak salah, karena setiap orang berhak memberikan kriteria untuk seorang calon pemimpin masa depan.


Namun, ditegaskan Syariefuddin, apabila capres harus yang berpengalaman maka tidak akan ada figur pemimpin di Indonesia yang akan menjadi presiden.

"Kita beri contoh, Bung Karno sebelumnya juga tidak jadi presiden. Kemudian Pak Harto, juga tidak pernah jadi wakil presiden, kemudian Ibu Megawati tidak pernah menjadi menteri, termasuk Pak Jokowi," ujar Syarief dalam diskusi Polemik, Sabtu (4/6).

Bahkan Syarief melihat, Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI sebanyak dua kali pada Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019, bisa dibilang tidak memiliki pengalaman yang matang. Tapi akhirnya didukung Prabowo dengan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan.

"(Jokowi) hanya memimpin Solo yang relatif penduduknya kecil, bahkan Kota Bogor mungkin lebih banyak penduduknya, toh bisa jadi presiden," tuturnya.

Maka dari itu, Syrief memandang kriteria yang disampaikan Prabowo tidak relevan dengan pengalaman yang sudah-sudah.

"Jadi saya pikir itu kriteria yang sangat menyesatkan. Dan sekali lagi, semua orang bisa memberikan kriteria yang diinginkan. Tetapi lagi-lagi semua tergantung kepada rakyat," katanya.

"Semuanya ini, pemilu itu kan kedaulatannya kedaulatan rakyat. Sesuai dengan undang-undang, pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang merupakan kedaulatan rakyat yang harus kita penuhi. Jadi sekali lagi, kita serahkan kepada rakyat," tandas Wakil Ketua MPR RI ini.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya