Berita

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan/RMOL

Politik

Prabowo Ajukan Kriteria Capres Harus Berpengalaman, Demokrat: Itu Menyesatkan!

SABTU, 04 JUNI 2022 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kriteria calon presiden (capres) yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dinilai menyesatkan.

Dalam jumpa pers usia pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (1/6), Prabowo menyatakan "tidak harus saya, tapi harus berpenglaman" terkait calon presiden nanti.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, kriteria yang disampaikan Prabowo memang tidak salah, karena setiap orang berhak memberikan kriteria untuk seorang calon pemimpin masa depan.


Namun, ditegaskan Syariefuddin, apabila capres harus yang berpengalaman maka tidak akan ada figur pemimpin di Indonesia yang akan menjadi presiden.

"Kita beri contoh, Bung Karno sebelumnya juga tidak jadi presiden. Kemudian Pak Harto, juga tidak pernah jadi wakil presiden, kemudian Ibu Megawati tidak pernah menjadi menteri, termasuk Pak Jokowi," ujar Syarief dalam diskusi Polemik, Sabtu (4/6).

Bahkan Syarief melihat, Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI sebanyak dua kali pada Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019, bisa dibilang tidak memiliki pengalaman yang matang. Tapi akhirnya didukung Prabowo dengan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan.

"(Jokowi) hanya memimpin Solo yang relatif penduduknya kecil, bahkan Kota Bogor mungkin lebih banyak penduduknya, toh bisa jadi presiden," tuturnya.

Maka dari itu, Syrief memandang kriteria yang disampaikan Prabowo tidak relevan dengan pengalaman yang sudah-sudah.

"Jadi saya pikir itu kriteria yang sangat menyesatkan. Dan sekali lagi, semua orang bisa memberikan kriteria yang diinginkan. Tetapi lagi-lagi semua tergantung kepada rakyat," katanya.

"Semuanya ini, pemilu itu kan kedaulatannya kedaulatan rakyat. Sesuai dengan undang-undang, pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang merupakan kedaulatan rakyat yang harus kita penuhi. Jadi sekali lagi, kita serahkan kepada rakyat," tandas Wakil Ketua MPR RI ini.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya