Berita

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas/RMOL

Bisnis

Ketua PP Muhammadiyah Tolak Rencana Akuisisi BTN Syariah oleh BSI

JUMAT, 03 JUNI 2022 | 11:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana akuisisi unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN Syariah) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) diprotes Muhammadiyah.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai akuisisi tersebut akan mengancam program BTN Syariah dalam memberdayakan pengusaha UMKM naik kelas.

“Saya orang yang tidak setuju dengan di-merger-nya tiga bank syariah. Bank syariah sebaiknya fokus kepada UMKM, rakyat dan umat Islam itu sangat banyak di UMKM,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (3/6).


Baginya, BSI saat ini lebih melayani korporasi dan pengusaha level menengah dan kurang mendukung permodalan pelaku UMKM. Dikatakan Buya Anwar, jumlah pengusaha korporasi level menengah hanya 1,32% dari total pelaku usaha di Indonesia. Sementara, UMKM jumlahnya mencapai 98,68%.

“Jadi yang akan dijamah hanya sekitar 1,32% dari total pelaku usaha di Tanah Air. Ini tentu tidak sehat bagi perkembangan perekonomian nasional," kata dia.

Buya Anwar menekankan, kebijakan yang diambil jangan selalu berorientasi untuk membesarkan korporasi yang sudah besar, melainkan mendorong usaha yang di bawah untuk bisa naik kelas. Atas dasar itu, ia dengan tegas menolak akuisisi BTN Syariah oleh BSI.

“Bila BTN Syariah diakuisisi oleh BSI, maka harapan kita untuk mendorong pengusaha kelas bawah naik kelas menjadi sulit karena BSI-nya akan lebih bias kepada usaha besar dan menengah,” tandasnya.

Rencana akuisisi BTN Syariah ke BSI ramai disorot publik setelah muncul pernyataan Jurubicara Wakil Presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi.

Masduki meluruskan pernyataan DPP REI yang sebelumnya menyebut Wakil Presiden KH Maruf Amin mengakomodir usulan penundaan rencana akuisisi Bank BTN Syariah oleh BSI.

Dikatakan Masduki, Wapres tidak pernah memberikan pernyataan terkait penundaan.

“Dalam berbagai pidatonya, Wapres selama ini mendorong konsolidasi perbankan syariah,” ujar Masduki.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya