Hari Lahir Pancasila 2022 yang jatuh hari ini dijadikan momen refleksi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk meningkatkan nasionalisme dalam semangat Pancasila.
Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol Ibnu Suhaendra, turut mengajak seluruh elemen masyarakat dalam merefleksikan hal tersebut.
"Pada 1 Juni 2022 kita peringati hari lahir Pancasila. Ayo kita gelorakan semangat jiwa Pancasila," kata Ibnu dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (1/6).
Dalam mengisi semangat nasionalisme ini, jenderal Polisi bintang dua itu mengingatkan bahwa salah satu ancaman bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah invasi ideologi asing yang digerakkan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan basis agama tertentu. Salah satunya Khilafah.
Menurutnya, Khilafah adalah sebuah ideologi dan sistem pemerintahan yang bertentangan dengan ideologi yang selama ini sudah eksis dan dipegang teguh oleh Indonesia. Sehingga ketika ada ideologi Khilafah yang mencoba ingin mengganti Pancasila dan sistem pemerintahan, maka seluruh elemen masyarakat harus menolaknya.
"Perlunya penegasan, bahwa ideologi khilafah yang diusung Khilafatul Muslimin, HTI, NII dan lain-lain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.
Meski kelompok-kelompok pengusung ide khilafah cenderung tidak menggunakan kekerasan dalam menjalankan misi dan propagandanya, Ibnu mengingatkan bahwa gerakan mereka bisa menjadi bom waktu jika tidak dilakukan antisipasi lebih dini.
"Memang mereka bergerak dengan dakwah tanpa kekerasan, namun gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya masuk wilayah politik yang mengancam kedaulatan politik negara," tuturnya.
Lebih lanjut, Lulusan Akpol 1993 tersebut mengimbau agar ada upaya untuk melakukan revitalisasi Pancasila kepada masyarakat Indonesia yang telah terkontaminasi dengan ideologi dan propaganda Khilafah tersebut.
Baginya, mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, serta mengembangkan Pancasila sebagai ideologi dan menjadi Pancasila sebagai ilmu, merupakan langkah menjaga eksistensi Pancasila yang juga harus ditanamkan di seluruh akses publik, baik regulasi maupun kehidupan sosial, politik dan budaya yang berjalan.
"Mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial," demikian Ibnu.
