Berita

Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia, Muhammad Naqib Abdullah/Ist

Politik

BEM Pesantren: Khilafah Cederai Pancasila dan UUD 1945, Harus Dihapus

RABU, 01 JUNI 2022 | 01:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sinyal kebangkitan khilafah mulai tercium kembali. Dugaan ini muncul saat belum lama ini jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video pengibaran bendera khilafah oleh sekelompok pengendara sepeda motor di Cawang Jakarta Timur. Video yang ramai diperbincangkan warganet memicu keresahan tersendiri di masyarakat.

Dalam video yang beredar, tampak sekelompok pengendara sepeda motor membawa poster bertuliskan "Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Raya, Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah". Tidak berhenti disitu, mereka juga membagikan selebaran di Jalan Raya Bogor.

Merespons hal tersebut, Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia, Muhammad Naqib Abdullah atau akrab disapa Gus Naqib, turut angkat suara. Naqib mengecam keras pelaku konvoi pengibaran bendera khilafah tersebut, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia.

Pria kelahiran Jawa Timur tersebut menegaskan, akibat yang ditimbulkan jika khilafiyah berdiri adalah memecah belah persatuan dan ideologi kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia.

“Edukasi terhadap pemahaman peraturan perundangan-undangan negara Indonesia perlu ditingkatkan kembali, karena maraknya penyalahgunaan peraturan yang tidak tepat pada tempatnya serta ketidaksesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan jelas akan mencederai nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, dengan tegas khilafah harus dihapuskan," tegas Naqib melalui keterangannya, Selasa (31/5).

Melihat fenomena yang terjadi, masyarakat Indonesia perlu memperkuat pemahaman Islam dan Nasionalisme agar menjadi benteng kokoh dalam menghadapi ancaman radikalisme dalam bentuk apapun, ujar Naqib.

"Karena maraknya penyalahgunaan peraturan yang tidak tepat pada tempatnya, ketidak sesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan dan jelas mencederai Pancasila dan UUD 1945, dengan tegas khilafiyah harus dihapuskan," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya