Kajian dan Perbaikan Jadi Kunci Pengembangan UMKM Tanah Air

Kajian dan perbaikan kebijakan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus dilakukan pemerintah dengan menyesuaikan berbagai tantangan saat ini.

Melalui kajian dan perbaikan, pemerintah hanya perlu mengembangkan kebijakan yang sudah ada tanpa perlu memulai dari awal demi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembiayaan UMKM di Indonesia.

Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah optimis peran UMKM sebagai critical engine bagi perekonomian Indonesia dapat terus meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengurai, saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%.

"Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas yang saat ini baru mencapai 16% dapat ditingkatkan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/5).

Dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, pemerintah terus menambah fasilitas KUR agar dapat diakses secara lebih luas. Integrasi program Kartu Prakerja dengan KUR juga menjadi salah satu kunci munculnya UMKM baru yang berdaya saing.

Pemerintah, kata Airlangga, telah mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, menambah skema KUR Super Mikro di bawah 10 juta untuk pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga, serta melakukan kebijakan KUR khusus bagi korporatisasi baik petani maupun nelayan.

"Dari segi anggaran, pemerintah telah melakukan front loading berbagai kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial di awal tahun ini sebagai keberpihakan dan dukungan terhadap UMKM,” demikian Airlangga.