Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat bertemu Ketum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa/RMOL

Politik

Pakar Unpad: KIB adalah Salah Satu Halte Terbentuknya Koalisi Kokoh

SENIN, 30 MEI 2022 | 14:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Eksistensi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) didentifikasi sebagai saah satu poros koalisi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang bakal diperhitungkan.

Analisis pakar komunikasi politik Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat, gesture politik yang ditunjukkan Parpol-Parpol yang tergabung di dalamnya yaitu Partai Golkar, PPP, dan PAN kepada parpol lainnya yang belum jelas sikapnya.

"Ini bisa menjadi stimulan terhadap bergaining position. Apakah koalisi ini akan mendapat perhatian untuk orang lain bisa bergabung, partai yang belum bergabung bisa bergabung, atau merupakan stimulan munculnya koalisi lainnya," ujar Dadang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/5).


Dari segi komunikasi politik, Dadang memprediksi kehadiran KIB bakal membuka ruang dialog di antara parpol-parpol, baik untuk bergabung dengan KIB ataupun membentuk koalisi baru.

"Pada posisi ini beberapa partai sudah saling lirik, menjajaki. Karena walaupun 'masih lama' (Pilpres 2024) tapi penjajakan itu dianggap terlambat kalau tidak dilakukan dari sekarang penguatannya," tuturnya.

Meski begitu, Dadang memandang terbentuknya koalisi-koalisi erat kaitannya dengan realitas saat ini. Misalnya tentang sejauh mana respons publik dalam berbagai survei terkait dengan sosok yang akan dicalonkan di Pilpres 2024.

"Sampai sekarang masih ada yang belum. Misal posisinya Ganjar Pranowo, Anies, Prabowo, atau beberapa partai ingin ketua umumnya menjadi calonnya. Jadi menurut saya itu masih dinamis, bahkan yang sudah terbentuk pun bisa berubah," tuturnya.

"KIB ini salah satu halte untuk terbentuknya suatu koalisi yang lebih kokoh saat menjelang pilpres, masih belum end point," tandas Dadang.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya