Berita

Kepala komisi HAM PBB, Michelle Bachelet/Net

Dunia

Kunjungi Kamp Interniran Uighur di Xinjiang, Michelle Bachelet Kritik Pemerintah China

MINGGU, 29 MEI 2022 | 06:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet akhirnya melakukan kunjungan ke Xinjiang, yang menjadi rumah bagi minoritas Uighur di China.

Selama dua hari, Bachelet berada di Xinjiang, yang terletak di barat laut China. Diyakini ada lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang untuk mendapatkan pendidikan ulang. Mereka juga diyakini mengalami penyiksaan hingga kerja paksa.

Kunjungan Bachelet meliputi ke ibukota Urumqi dan kota Kashgar. Ia bertemu dengan pejabat senior Partai Komunis China (PKC), serta mengunjungi bekas penjara dan kamp interniran, juga fasilitas lainnya.


Dikutip dari Financial Times pada Minggu (29/5), Bachelet mengaku tidak memiliki akses penuh untuk melihat kamp yang disebut Beijing sebagai "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan" (VETC) itu.

“Pemerintah meyakinkan saya bahwa sistem VETC telah dibongkar,” kata Bacheleta kepada wartawan di Guangzhou.

Kendati begitu, ia mengaku telah menyampaikan keprihatinannya atas berbagai informasi terkait pelanggaran HAM yang dialami minoritas Uighur di Xinjiang.

"Meskipun saya tidak dapat menilai skala penuh VETC, saya menyampaikan kepada pemerintah kurangnya pengawasan yudisial yang independen terhadap operasi program, adanya tuduhan penggunaan kekerasan dan perlakuan buruk di lembaga-lembaga, serta laporan tentang pembatasan yang terlalu ketat terhadap praktik keagamaan yang sah," tuturnya.

Di samping itu, mantan Presiden Chile itu mendesak pihak berwenang China untuk memberikan informasi kepada warga Uighur yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya.

Ia juga meminta pemerintah China untuk meninjau kembali kebijakan kontraterorisme dan deradikalisasi yang bisa melanggar HAM.

“Sangat penting bahwa tanggapan kontraterorisme tidak mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Penerapan UU dan kebijakan yang relevan dan tindakan wajib apapun perlu tunduk pada pengawasan yudisial yang independen dengan transparansi yang lebih besar dalam proses peradilan," tambah dia.

Michelle Bachelet mengunjungi Xinjiang sebagai bagian dari perjalanan enam hari ke China. Ia mengatakan kunjungan itu bukan penyelidikan.

Lebih lanjut, Bachelet mengatakan, PBB dan China sepakat untuk membentuk kelompok kerja dan mengadakan diskusi lanjutan tentang berbagai masalah, termasuk hak-hak minoritas, kontraterorisme dan hak asasi manusia, dan perlindungan hukum.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya