Berita

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Kaget Banyak Perusahaan Sawit Berkantor di Luar Negeri, Anthony Budiawan: Kok Baru Tahu?

SABTU, 28 MEI 2022 | 05:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang seolah tak tahu ada banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri justru membuat publik heran. Terlebih Luhut akan menekan perusahaan sawit itu untuk memindahkan kantornya ke Indonesia.

Sebagai sosok yang dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menangani sengkarut minyak goreng, Luhut memang bergerak cukup cepat. Dia pun akan segera melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikan mereka membangun kantor pusat di Indonesia.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," ucap Luhut, Kamis (26/5).


"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," imbuhnya.

Pernyataan Luhut ini dinilai cukup aneh. Sebab, sebagai seorang pengusaha besar, Luhut semestinya tahu bahwa ada banyak perusahaan asing, termasuk perusahaan pengolah sawit, yang berkantor di luar negeri.

"Terdengar sangat patriotik. Namun publik kaget, kok baru tahu ada perusahaan sawit berkantor pusat di luar negeri?" ucap Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, melalui akun Twitter pribadinya, Jumat malam (27/5).

Anthony Budiawan pun menyorot berbagai perusahaan asing lain yang beraktivitas di tanah air tapi tidak memindahkan kantornya ke Indonesia.

"Bagaimana sektor lainnya: perusahaan tambang asal China, atau Elon Musk, apa harus minta mereka juga pindah kantor pusat ke Indonesia?" imbuhnya.

Upaya Luhut memindahkan kantor pusat perusahaan sawit ke Indonesia adalah agar mereka membayar pajak. Sebab, dengan berkantor di luar negeri, perusahaan-perusahaan tersebut tak akan memberi kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare lahan), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh terjadi. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegas Luhut.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya