Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin bersama Igor Dodon yang saat itu masih menjabat sebagai presiden Moldova/Net

Dunia

Rusia Ikut Mengamati Penahanan Mantan Presiden Moldova Igor Dodon, Pastikan Hak-haknya Terpenuhi

KAMIS, 26 MEI 2022 | 09:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia terus mengawasi kondisi Igor Dodon, mantan presiden Moldova, yang sedang dalam penahanan pihak berwenang atas tuduhan korupsi dan pengkhianatan. Moskow berharap bahwa pihak berwenang Moldova akan mematuhi hak-hak Dodon.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova pada briefing Rabu (25/5) mengatakan pihak berwenang Moldova selayaknya memberikan hak sesuai dengan hukum internasional dan undang-undang.

"Kami mengharapkan semua hak dan kebebasan yang dijamin untuk Igor Dodon oleh hukum internasional dan undang-undang Moldova akan dipatuhi," kata Zakharova, seperti dikutip dari TASS.

Jika tida, maka penahanan Dodon akan berisiko menjadi penentu skor politik atas afiliasi Dodon dengan kekuatan politik di Moldova.

Penahanan Dodon adalah urusan internal Moldova. Namun begitu, Rusia akan terus mengawasi prosesnya.

"Semakin banyak politisi diasosiasikan dengan nilai-nilai liberal Barat, maka mereka semakin totaliter dalam menghadapi lawan-lawan mereka," kata Zakharova.

Dodon, yang berkuasa pada 2016 hingga 2020 dan disebut sebut sebagai pemimpin pro-Rusia, ditahan selama 72 jam sejak Selasa (24/5). Kasus pidana telah dibuka terhadapnya atas korupsi pasif, pengkhianatan dan pengayaan gelap. Jaksa telah menggeledah rumahnya dan alamat lainnya, termasuk rumah tersangka kaki tangannya.

Partai Sosialis Republik Moldova yang sebelumnya dipimpin oleh Dodon mengadakan protes di Chisinau atas penangkapan tersebut.

Jaksa telah menyelidiki tuduhan bahwa mantan presiden itu mendanai partainya dengan dana dari organisasi kriminal.

Dodon dituding menerima suap pada 2019 dari oligarki Vladimir Plahotniuc, mantan pemimpin Partai Demokrat Moldova. Plahotniuc sejak itu pergi ke pengasingan dan berada di bawah sanksi AS.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Timnas U-20 Israel Berpeluang Main ke Indonesia, GAMKI Sampaikan Respons Tegas

Senin, 27 Juni 2022 | 20:40

Massa SKAK Geruduk Bappenas Minta Suharso Monoarfa Mundur

Senin, 27 Juni 2022 | 20:36

Soal Masa Kampanye 75 Hari, Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan ke MA

Senin, 27 Juni 2022 | 20:29

Besok, Komisi II DPR Ambil Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua

Senin, 27 Juni 2022 | 20:22

KKN Makin Bercokol, Keluarga Besar Mega Bintang Kirim Surat Terbuka Minta Dibentuk KPK di Daerah

Senin, 27 Juni 2022 | 20:20

Panja Komisi III Minta Kejaksaan dan Polri Laporkan Progres Penanganan Kasus Kredit Macet PT Titan

Senin, 27 Juni 2022 | 20:14

Kasus Baru Covid-19 di DKI Jakarta Hari Ini di Bawah Seribu, Pasien Sembuh Tertinggi Se-Indonesia

Senin, 27 Juni 2022 | 19:59

Kepengurusan Baru Kadiifa Dilantik, Kemendagri Ingin Ada Penguatan Kerjasama Pengembangan UMKM

Senin, 27 Juni 2022 | 19:57

Dampingi Petani hingga Ekspor Tanaman Hias ke Belanda, Nusron Sarankan Kerja Duet BNI-Jamkrindo Ditiru

Senin, 27 Juni 2022 | 19:43

Merasa Dirugikan UU Ciptaker, Alasan Partai Buruh Gugat UU P3 ke MK

Senin, 27 Juni 2022 | 19:26

Selengkapnya