Berita

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

Politik

Legislator PAN: Penunjukan Perwira Aktif sebagai Pj Kepala Daerah Bertentangan dengan UU

KAMIS, 26 MEI 2022 | 08:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah pemerintah dengan menunjuk prajurit TNI dan anggota Polri aktif menjadi Penjabat (Pj) kepala daerah dikiritik anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. Pasalnya, langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.

Secara khusus Guspardi Gaus mengkritik penunjukan Brigjen TNI Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Barat. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan putusan MK soal siapa saja yang bisa menjadi Pj kepala daerah.

"Yang jelas, TNI dan anggota Polri aktif memang tidak boleh. Purnawirawan yang boleh menjabat," ujar Guspardi Gaus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/5).

Politikus PAN ini mengurai, dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, mengatur bahwa pejabat bupati/walikota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. 

Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama, sebagaimana disyaratkan oleh UU Pilkada.

“Juga bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa 'prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif',” tegasnya.

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, Keputusan MK telah menegaskan, melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah, kata dia, semestinya segera membuat aturan turunan/teknis secara tertulis untuk menindaklanjuti keputusan MK, supaya tidak mengalami problem seperti ini.

Hadirnya regulasi teknis yang detail menjadi penting demi meminimalkan persepsi negatif di masyarakat terhadap penunjukan Pj kepala daerah guna memastikan pengisian kekosongan jabatan benar-benar dilakukan sesuai aturan, akuntabel, dan transparan.

Sehingga, papar Guspardi, tidak akan ada lagi persepsi di masyarakat bahwa penunjukan Pj kepala daerah hanyalah ajang politik bagi Pemerintah, apalagi menyeret kembali TNI berpolitik praktis dan lari amanat reformasi.

Padahal, salah satu amanat reformasi menekankan agar Dwifungsi TNI/Polri dihapuskan. Hal ini demi menjaga agar institusi TNI tetap profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil.

“Masih banyak pejabat pratama untuk bupati, walikota dari kalangan sipil yang bisa ditunjuk pemerintah sebagai Pj kepala daerah, itu yang harus dikedepankan," pungkasnya.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Sulawesi Tengah, Andi Chandra As'aduddin, sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Penunjukan Andi Chandra yang merupakan pejabat militer berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI tersebut, tertuang dalam petikan keputusan Mendagri Nomor 131.81-1164 tahun 2022 tentang Pengangkatan PJ Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022 yang lalu.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Tenteng Berkas ke KPK, Bekas Sesmenpora Klaim Formula E Dapat Rekomendasi Menpora Era Imam Nahrawi

Kamis, 16 Juni 2022 | 10:23

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Yenny Wahid: Saya Ingin PKB Tidak Digunakan untuk Kepentingan Politik Sesaat

Minggu, 26 Juni 2022 | 18:01

Ferry Juliantono: Rakyat Indonesia Harus Siap Hadapi Kekuasaan di Dalam dan Luar Pemerintahan

Minggu, 26 Juni 2022 | 17:34

PB PMII: Rakyat Jangan Pilih Capres Desain Oligarki di Pemilu 2024

Minggu, 26 Juni 2022 | 17:07

17 Orang Ditemukan Tak Bernyawa di Lantai Klub Malam, Penyebab Belum Diketahui

Minggu, 26 Juni 2022 | 17:03

Hitungan Jumhur Hidayat, Dampak UU Cipta Kerja Hilangkan Uang Pensiunan Pekerja Rp 3 Triliun Per Hari

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:56

Kritik Cak Imin, Yenny Wahid: Kalau ke Pendiri PKB Tidak Ada Etika, Bagaimana Memperlakukan Rakyat?

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:44

Pemimpin Indonesia Harus Bisa Berikan Solusi Atasi Masalah Global

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:16

Aktivis 98: Era Orba dan Masa Kini Tidak Ada Perubahan, Malah Semakin Buruk

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:54

Indra Perwira Ungkap Ada "Para Dewa" Penentu Kebijakan di Lingkaran Jokowi

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:29

Karena Kinerjanya, Peluang Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 Sangat Besar

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:15

Selengkapnya