Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan/RMOL

Politik

Zulhas Minta Tolong Firli Bahuri agar Threshold Pilpres 20 Persen Dihapus

RABU, 25 MEI 2022 | 13:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dimanfaatkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas untuk meminta pertolongan. Firli diminta ikut mendorong untuk menghapus syarat-syarat pemilu yang berpotensi terjadi politik transaksional. Salah satunya soal Presidential Threshold sebesar 20 persen.

Hal itu disampaikan Zulhas usai menghadiri acara pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (25/5).

Zulhas mengatakan, demokrasi akan bagus jika memiliki nilai, yaitu nilai sistem yang melahirkan UU yang bagus.

"Oleh karenanya, UU yang mengatur (Presidential Threshold) 20 persen itu menjadikan kita nanti transaksional tuh. Enggak bagus," ujar Zulhas kepada wartawan.

Sehingga, Zulhas meminta tolong kepada Firli untuk ikut mendorong menghapuskan syarat Threshold Pilpres 20 persen tersebut.

"Tadi saya sampaikan Pak Ketua, tolong KPK juga mendorong karena ini tanggungjawab bersama agar ya syarat-syarat itu ditiadakan, karena kita (negara) demokrasi," kata Zulhas.

Ditambahkan Zulhas, beberapa hal selain Threshold yang juga memberatkan parpol adalah terkait saksi.

Zulhas mengaku masih ingat, KPK sebelumnya juga sudah melakukan kajian yang menghasilkan rekomendasi agar saksi dibiayai oleh negara.

Selanjutnya, Zulhas juga menilai agar kampanye menjelang pemilu tidak dilakukan terlalu lama.

"Kampanye tuh jangan lama-lama. Ngapain kampanye sampai lima bulan. Cukup dua minggu. Tapi dibiayai oleh pemerintah dong, TV-nya, iklannya," terang Zulhas.

Dari usulan kajian KPK itu, kata Zulhas, seharusnya dilakukan oleh semua pihak agar seperti syarat-syarat Threshold dihapuskan supaya tidak terjadinya politik transaksional.

"Nah sekali lagi, kami terimakasih Pak Ketua, apresiasi atas pelatihan antikorupsi melalui e-learning maupun kajian sistem agar demokrasi ini berjalan menjadi baik dengan pembenahan empat tadi, saksi, kampanye, operasional, kemudian persyaratan calon," pungkas Zulhas.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Timnas U-20 Israel Berpeluang Main ke Indonesia, GAMKI Sampaikan Respons Tegas

Senin, 27 Juni 2022 | 20:40

Massa SKAK Geruduk Bappenas Minta Suharso Monoarfa Mundur

Senin, 27 Juni 2022 | 20:36

Soal Masa Kampanye 75 Hari, Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan ke MA

Senin, 27 Juni 2022 | 20:29

Besok, Komisi II DPR Ambil Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua

Senin, 27 Juni 2022 | 20:22

KKN Makin Bercokol, Keluarga Besar Mega Bintang Kirim Surat Terbuka Minta Dibentuk KPK di Daerah

Senin, 27 Juni 2022 | 20:20

Panja Komisi III Minta Kejaksaan dan Polri Laporkan Progres Penanganan Kasus Kredit Macet PT Titan

Senin, 27 Juni 2022 | 20:14

Kasus Baru Covid-19 di DKI Jakarta Hari Ini di Bawah Seribu, Pasien Sembuh Tertinggi Se-Indonesia

Senin, 27 Juni 2022 | 19:59

Kepengurusan Baru Kadiifa Dilantik, Kemendagri Ingin Ada Penguatan Kerjasama Pengembangan UMKM

Senin, 27 Juni 2022 | 19:57

Dampingi Petani hingga Ekspor Tanaman Hias ke Belanda, Nusron Sarankan Kerja Duet BNI-Jamkrindo Ditiru

Senin, 27 Juni 2022 | 19:43

Merasa Dirugikan UU Ciptaker, Alasan Partai Buruh Gugat UU P3 ke MK

Senin, 27 Juni 2022 | 19:26

Selengkapnya