Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, kerap disebut sebagai Menteri Segala Urusan/Net

Politik

Demokrat: Sebelumnya “Menteri Segala Urusan”, Luhut Kini “Menko Minyak Goreng”

RABU, 25 MEI 2022 | 11:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrat menilai penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurusi sengkarut minyak goreng memperlihatkan roda organisasi di kabinet tidak berjalan dengan baik.

Pasalnya, penunjukan itu seolah kinerja kementerian terkait belum mampu atau tak sanggup mengatasi, sehingga membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya.

Meskipun itu adalah hak prerogratif Presiden, tetapi itu menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet atau mismanajemen yang mendalam.

“Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini (Luhut),” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut Herzaky, tidak heran jika publik menyebut Luhut sebagai "Menteri Segala Urusan". Itu lantaran dia sering diberikan tugas khusus oleh Presiden Jokowi walaupun itu bukan tupoksinya. Termasuk soal minyak goreng ini.

“Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap 'Menko Minyak Goreng', saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai,” tegasnya.

Padahal, kata Herzaky, yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini adalah harga minyak goreng turun. Rakyat akan masa bodoh dengan siapapun yang mengurusi persoalan tersebut.

"Rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun," kata Herzaky.

Jurubicara DPP Partai Demokrat ini meminta kepada Luhut untuk segera menyelesaikan masalah minyak goreng yang sudah berlarut-larut ini. Sebab, sudah hampir enam bulan lamanya masyarakat tercekik kenaikan harga dan kelangkaan migor karena pemerintah belum berhasil menurunkan harga kebutuhan pokok tersebut.

"Sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga. Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari Rp 18 ribu ke Rp 17 ribu,” katanya.

"Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar Rp 13-14 ribuan," imbuh dia.

Namun demikian, Herzaky berharap kebijakan Presiden Jokowi kali ini dapat berdampak positif. Tidak seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak efektif dalam mengatasi masalah minyak goreng.

Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu kemarin (21/5).

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut, Senin (23/5).

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Timnas U-20 Israel Berpeluang Main ke Indonesia, GAMKI Sampaikan Respons Tegas

Senin, 27 Juni 2022 | 20:40

Massa SKAK Geruduk Bappenas Minta Suharso Monoarfa Mundur

Senin, 27 Juni 2022 | 20:36

Soal Masa Kampanye 75 Hari, Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan ke MA

Senin, 27 Juni 2022 | 20:29

Besok, Komisi II DPR Ambil Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua

Senin, 27 Juni 2022 | 20:22

KKN Makin Bercokol, Keluarga Besar Mega Bintang Kirim Surat Terbuka Minta Dibentuk KPK di Daerah

Senin, 27 Juni 2022 | 20:20

Panja Komisi III Minta Kejaksaan dan Polri Laporkan Progres Penanganan Kasus Kredit Macet PT Titan

Senin, 27 Juni 2022 | 20:14

Kasus Baru Covid-19 di DKI Jakarta Hari Ini di Bawah Seribu, Pasien Sembuh Tertinggi Se-Indonesia

Senin, 27 Juni 2022 | 19:59

Kepengurusan Baru Kadiifa Dilantik, Kemendagri Ingin Ada Penguatan Kerjasama Pengembangan UMKM

Senin, 27 Juni 2022 | 19:57

Dampingi Petani hingga Ekspor Tanaman Hias ke Belanda, Nusron Sarankan Kerja Duet BNI-Jamkrindo Ditiru

Senin, 27 Juni 2022 | 19:43

Merasa Dirugikan UU Ciptaker, Alasan Partai Buruh Gugat UU P3 ke MK

Senin, 27 Juni 2022 | 19:26

Selengkapnya