Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Ganjar Diragukan Layak Capres Kalau Tidak Tanggung Jawab Urus Warga Wadas

SELASA, 24 MEI 2022 | 16:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhir-akhir ini terus disebut sebagai salah satu tokoh politik yang layak diusung sebagai calon presiden di Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.

Di saat yang bersamaan, ada berbagai permasalahan di daerah yang dipimpinnya berlarut-larut penyelesaiannya. Salah satunya persoalan warga desa Wadas yang pro kontra menyikapi tambang andesit.

Terbaru, warga setempat mengadu ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena mengaku terbelah akibat perbedaan pendapat adanya pertambangan.


Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa persoalan Wadas seharusnya menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pramono.

Kata Jamiludin, Ganjar harus bisa menyelesaikan persoalan warga desa Wadas. Menurut Jamiludin, kasus warga desa Wadas akan menguji Ganjar dalam mengatasi persoalan.

"Kalau kasus itu saja terus berlarut-larut, tentu kepemimpinan Ganjar layak diragukan," demikian kata Jamiludin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/5).

Dalam pandangan Jamiludin, masalah Wadas akan menjadi uji kelayakan Ganjar sebagai Capres. Jika gejolak tidak bisa diselesaikan, kepantasan kader PDIP itu akan semakin diragukan oleh publik.

"Ganjar akan dianggap tak layak menjadi Capres. Jadi, Ganjar sebaiknya fokus saja menyelesaikan kasus warga desa Wadas. Pencitraan untuk Capres lebih baik tanggalkan dahulu," demikian saran Jamiludin.

Mantan dekan Fikom IISIP Jakarta berpendapat, kemampuan menyelesaikan masalah rakyat seperti gejolak Wadas akan membuktikan apakah dia memang pemimpin yang pro rakyat atau tidak.

"Sebagaimana branding dirinya selama ini. Ganjar harus membuktikannya dengan menyelesaikan kasus warga desa Wadas secepatnya," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya