Berita

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Jokowi Minta Masyarakat Berhemat, DPD RI Minta Pemerintah Tunda Bangun IKN dan Tidak Ngutang

MINGGU, 22 MEI 2022 | 13:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan dengan cara berhemat dan menabung.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin merespons pernyataan tersebut dengan menyinggung pemerintah agar mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menurut Sultan, dalam situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global, permintaan Presiden Jokowi adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh semua elemen bangsa.


"Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” kata Sultan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (22/5).

Sultan berpendapat, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Kata Sultan, membudayakan investasi dan menabung bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.

"Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini,” katanya.

Sultan mengatakan kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional. Pandangan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan harus segera dievaluasi.

Dalam pandangan Sultan, masalahnya selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Salah satu yang Sultan soroti adalah pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN). Padahal saat ini, kondisi APBN yang selalu defisit.

"Kami sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis, tapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related. Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya