Berita

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Jokowi Minta Masyarakat Berhemat, DPD RI Minta Pemerintah Tunda Bangun IKN dan Tidak Ngutang

MINGGU, 22 MEI 2022 | 13:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan dengan cara berhemat dan menabung.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin merespons pernyataan tersebut dengan menyinggung pemerintah agar mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menurut Sultan, dalam situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global, permintaan Presiden Jokowi adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh semua elemen bangsa.


"Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” kata Sultan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (22/5).

Sultan berpendapat, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Kata Sultan, membudayakan investasi dan menabung bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.

"Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini,” katanya.

Sultan mengatakan kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional. Pandangan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan harus segera dievaluasi.

Dalam pandangan Sultan, masalahnya selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Salah satu yang Sultan soroti adalah pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN). Padahal saat ini, kondisi APBN yang selalu defisit.

"Kami sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis, tapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related. Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda,” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya