Berita

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Jawab Sentilan PDIP, Waketum PAN Jamin Koalisi Indonesia Bersatu Tidak Ganggu Pemerintahan

SABTU, 21 MEI 2022 | 08:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koalisi Indonesia Bersatu berisi Golkar, PAN, dan PPP dipastikan tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menjawab sentilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menuding Koalisi Indonesia Bersatu terlalu dini memikirkan politik dibanding membantu pemerintahan.

“Koalisi Indonesia Bersatu dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga (Ketum Golkar) dan Pak Suharso (Ketum PPP) adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan,” tegas Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (21/5).


KIB, kata dia, tetap berkomitmen dan bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena koalisi tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Maruf.

Adanya Koalisi Indonesia Bersatu justru akan menjadi momentum baik untuk mentradisikan penggabungan parpol dalam mempersiapkan Pilpres 2024.

“Tidak diputuskan injury time, last minute. Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan,” katanya.

Ditambahkan Viva Yoga, KIB juga akan menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat, bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan.

Jika beberapa event silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut, terutama tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya.

“Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar parpol yang dijamin UUD 1945 dan diperjelas di UU 7/2017 tentang pemilu,” pungkasnya.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya