Berita

Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu di gedung Juang Merah Putih KPK/RMOL

Politik

Di Hadapan Petinggi 20 Parpol, Firli Bahuri Tegaskan Oligarki Hingga Otoriter Pantas Diharamkan

RABU, 18 MEI 2022 | 14:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tirani, otoriter, oligarki dan oklorasi telah menolehkan kegagalan bernegara. Sebab, hal tersebut mengakibatkan tujuan negara bisa gagal karena banyaknya dan sering terjadinya korupsi.

Begitu yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri di hadapan petinggi 20 partai politik (parpol) di acara Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu siang (18/5).

Firli mengatakan, sejarah mencatat bahwa ketika korupsi dilakukan akan menyebabkan kesengsaraan, ketimpangan sosial, dan kegagalan pencapaian tujuan negara.

"Dan itu bukanlah kondisi-kondisi yang kita inginkan terjadi di Indonesia," ujar Firli.

Selain itu kata Firli, tujuan negara yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bisa gagal karena banyaknya dan sering terjadinya korupsi.

"Kita semua pasti lah sepakat bahwa, bahwa tirani, otoriter, oligarki, dan atau oklorasi telah menorehkan kegagalan bernegara dan pantas untuk kita haramkan," tegas Firli.

Oleh karena itu kata Firli, dalam rangka mengawal marwah kekuasaan di alam demokrasi Indonesia, KPK hadir dengan trisula pemberantasan korupsi.

Trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan sistem, dan penindakan.

Pendidikan masyarakat kata Firli, dilakukan dalam upaya untuk menimbulkan supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Pencegahan korupsi dilakukan dengan cara perbaikan sistem. Karena kata Firli, sistem yang baik akan menutup celah dan peluang terjadinya korupsi. Serta penindakan yang terus akan dilakukan KPK.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya