Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan penyelidikan terkait megaproyek satelit Satria, serta satelit cadangan Satria Hot Backup Satelit yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Desakan ini disampaikan Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Rabu (18/5).

“Megaproyek satelit Bakti Kominfo sangat rawan penyimpangan, dengan metode pemilihan penyedia dikecualikan. Mega proyek satelit satria dan Hot Backup Satelit sangat tertutup dan luput dari pantauan publik,” ujarnya.

Menurutnya, KPK perlu meniru jejak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang membongkar kasus korupsi satelit Kemenhan. Jika Mahfud tidak turun tangan, Uchok yakin publik tidak akan tahu bahwa ada megaskandal terkait proyek satelit yang berakibat kerugian negara sebesar Rp 500 miliar.

Kembali ke Bakti Kominfo. Proyek yang sebelumnya bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sempat bermasalah dengan kasus korupsi terkait proyek pengadaan mobil internet senilai Rp 1,4 triliun pada 2013.

“Lebih mengkhawatirkan lagi terkait proyek satelit Bakti Kominfo, terdapat temuan BPK dalam IHPS II 2020 tercatat kerugian negara sebesar Rp 103,5 miliar. Adanya kerugian negara ini disebabkan karena Kominfo belum menggunakan satelit yang telah disewa serta pemesanan layanan cloud dengan spesifikasi dan kapasitas yang melebihi kebutuhan,” tegasnya.

Uchok mengurai bahwa dalam pengerjaannya, proyek satelit Satria yang seharusnya dijadwalkan beres dan bisa mengorbit pada akhir 2020 mengalami kemunduran. Molor jadi tahun 2023.

“Atas molornya proyek Satelit Satria, Bakti Kominfo beralasan karena pandemi Covid-19, keamanan di Papua serta kondisi geografis,” sambung Uchok.

Di satu sisi, Bakti Kominfo tetap menggeber proyek sejenis, yakni satelit HBS (Hot Backup Satelit) sekalipun proyek sebelumnya belum beres.

Proyek satelit HBS sendiri berdasarkan RUP Rencana Umum Pengadaan 2022, Bakti Kominfo menetapkan pagu Rp3.975.687.100.000. Dalam perjalanannya anggaran proyek satelit HBS mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp 1,3 triliun, menjadi Rp 5,2 triliun.

Pemenang proyek satelit HBS yakni Kemitraan Nusantara Jaya juga sangat mencurigakan. Karena dalam proses lelang Bakti Kominfo hanya meloloskan Kemitraan Nusantara Jaya pada tahapan prakualifikasi.

“Perlu dicatat, dalam proses tender satelit satria tahun 2019 diduga terdapat kongkalikong. Bahkan saat itu Komisi Persaingan Pengawasan Usaha (KPPU) menerima pengaduan dan melakukan investigasi,” tekannya.

Uchok mengungkapkan bahwa kejanggalan dalam proses tender satelit satria adalah dalam lelang para pemenang tender menawarkan perangkat dengan merek yang sama. Padahal, di luar merek itu, ada merek lain yang memiliki spesifikasi yang sama, dan dalam dokumen sangat jelas tidak tidak tertera merk.

“Kemudian waktu klarifikasi yang ditetapkan Bakti Kominfo juga aneh karena dilakukan setelah diumumkan Konsorsium PSN sebagai pemenang,” urainya.

Sayangnya, sambung Uchok, hingga saat ini hasil dari investigasi KPPU terkait dugaan kongkalikong proyek satria tidak jelas. Bahkan kemudian Bakti Kominfo malah menggeber proyek satelit Cadangan HBS pada 2021.

“Atas catatan di atas, CBA mendorong KPK untuk turun tangan melakukan penyelidikan atas megaproyek Bakti Kominfo Proyek Satelit Satria dan Proyek Satelit Cadangan HBS. Panggil dan periksa Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif untuk dimintai keterangan,” tutupnya.