Berita

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi/Net

Politik

Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

RABU, 18 MEI 2022 | 10:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan penyelidikan terkait megaproyek satelit Satria, serta satelit cadangan Satria Hot Backup Satelit yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Desakan ini disampaikan Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Rabu (18/5).

“Megaproyek satelit Bakti Kominfo sangat rawan penyimpangan, dengan metode pemilihan penyedia dikecualikan. Mega proyek satelit satria dan Hot Backup Satelit sangat tertutup dan luput dari pantauan publik,” ujarnya.

Menurutnya, KPK perlu meniru jejak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang membongkar kasus korupsi satelit Kemenhan. Jika Mahfud tidak turun tangan, Uchok yakin publik tidak akan tahu bahwa ada megaskandal terkait proyek satelit yang berakibat kerugian negara sebesar Rp 500 miliar.

Kembali ke Bakti Kominfo. Proyek yang sebelumnya bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sempat bermasalah dengan kasus korupsi terkait proyek pengadaan mobil internet senilai Rp 1,4 triliun pada 2013.

“Lebih mengkhawatirkan lagi terkait proyek satelit Bakti Kominfo, terdapat temuan BPK dalam IHPS II 2020 tercatat kerugian negara sebesar Rp 103,5 miliar. Adanya kerugian negara ini disebabkan karena Kominfo belum menggunakan satelit yang telah disewa serta pemesanan layanan cloud dengan spesifikasi dan kapasitas yang melebihi kebutuhan,” tegasnya.

Uchok mengurai bahwa dalam pengerjaannya, proyek satelit Satria yang seharusnya dijadwalkan beres dan bisa mengorbit pada akhir 2020 mengalami kemunduran. Molor jadi tahun 2023.

“Atas molornya proyek Satelit Satria, Bakti Kominfo beralasan karena pandemi Covid-19, keamanan di Papua serta kondisi geografis,” sambung Uchok.

Di satu sisi, Bakti Kominfo tetap menggeber proyek sejenis, yakni satelit HBS (Hot Backup Satelit) sekalipun proyek sebelumnya belum beres.

Proyek satelit HBS sendiri berdasarkan RUP Rencana Umum Pengadaan 2022, Bakti Kominfo menetapkan pagu Rp3.975.687.100.000. Dalam perjalanannya anggaran proyek satelit HBS mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp 1,3 triliun, menjadi Rp 5,2 triliun.

Pemenang proyek satelit HBS yakni Kemitraan Nusantara Jaya juga sangat mencurigakan. Karena dalam proses lelang Bakti Kominfo hanya meloloskan Kemitraan Nusantara Jaya pada tahapan prakualifikasi.

“Perlu dicatat, dalam proses tender satelit satria tahun 2019 diduga terdapat kongkalikong. Bahkan saat itu Komisi Persaingan Pengawasan Usaha (KPPU) menerima pengaduan dan melakukan investigasi,” tekannya.

Uchok mengungkapkan bahwa kejanggalan dalam proses tender satelit satria adalah dalam lelang para pemenang tender menawarkan perangkat dengan merek yang sama. Padahal, di luar merek itu, ada merek lain yang memiliki spesifikasi yang sama, dan dalam dokumen sangat jelas tidak tidak tertera merk.

“Kemudian waktu klarifikasi yang ditetapkan Bakti Kominfo juga aneh karena dilakukan setelah diumumkan Konsorsium PSN sebagai pemenang,” urainya.

Sayangnya, sambung Uchok, hingga saat ini hasil dari investigasi KPPU terkait dugaan kongkalikong proyek satria tidak jelas. Bahkan kemudian Bakti Kominfo malah menggeber proyek satelit Cadangan HBS pada 2021.

“Atas catatan di atas, CBA mendorong KPK untuk turun tangan melakukan penyelidikan atas megaproyek Bakti Kominfo Proyek Satelit Satria dan Proyek Satelit Cadangan HBS. Panggil dan periksa Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif untuk dimintai keterangan,” tutupnya.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Dugaan Penistaan Agama Holywings, GPK Minta Polisi Tidak Berhenti di 6 Tersangka

Senin, 27 Juni 2022 | 21:45

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo Tersangka, KPK Komitmen Beri Dukungan

Senin, 27 Juni 2022 | 21:22

Besok, 100 Lebih Kader Partai Golkar akan Ikuti Acara Politik Cerdas Berintegritas di KPK

Senin, 27 Juni 2022 | 21:20

Bantah Terburu-buru Putuskan Pemekaran Papua, DPR: Ada Dua Pertimbanganya

Senin, 27 Juni 2022 | 21:12

Timnas U-20 Israel Berpeluang Main ke Indonesia, GAMKI Sampaikan Respons Tegas

Senin, 27 Juni 2022 | 20:40

Massa SKAK Geruduk Bappenas Minta Suharso Monoarfa Mundur

Senin, 27 Juni 2022 | 20:36

Soal Masa Kampanye 75 Hari, Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan ke MA

Senin, 27 Juni 2022 | 20:29

Besok, Komisi II DPR Ambil Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua

Senin, 27 Juni 2022 | 20:22

KKN Makin Bercokol, Keluarga Besar Mega Bintang Kirim Surat Terbuka Minta Dibentuk KPK di Daerah

Senin, 27 Juni 2022 | 20:20

Panja Komisi III Minta Kejaksaan dan Polri Laporkan Progres Penanganan Kasus Kredit Macet PT Titan

Senin, 27 Juni 2022 | 20:14

Selengkapnya