Berita

Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Furqan AMC/Net

Politik

Furqan AMC: Pembatalan Gorden Rumah Dinas DPR adalah Kemenangan Rakyat

RABU, 18 MEI 2022 | 10:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI untuk membatalkan dan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR RI merupakan bagian dari kemenangan rakyat yang telah bersuara.

Begitu yang dikatakan oleh Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Furqan AMC lewat keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/5).

"Ini adalah kemenangan rakyat. Kemenangan ini meyakinkan kita bahwa jika rakyat bersuara dan kita semua aktif mengawal, akan banyak anggaran publik yang bisa diselamatkan," kata Furqan.

Aktivis 98 ini mengatakan, rencana pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR RI telah menuai kritik keras selama 1,5 bulan terakhir.

Bersama PSI, Furqan telah mengkritik rencana ini sejak awal tercium pada akhir Maret lalu. Hingga pada awal Mei ditemukan banyak kejanggalan ketika pemenang tender diumumkan.

Tender dengan kode 732087 "Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata" itu dimenangkan oleh  PT Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp 43,5 miliar, sebagaimana tertera di situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Tender Elektronik) DPR RI.

Pada 12 Mei lalu, PSI juga telah mengkritik dengan menggagas aksi penggalangan koin untuk gorden mewah DPR RI sebagai bentuk kritik dan sindiran sarkas.

Pembatalan penggadaan gorden rumah dinas DPR RI diumumkan secara resmi oleh Ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (17/04).

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Dugaan Penistaan Agama Holywings, GPK Minta Polisi Tidak Berhenti di 6 Tersangka

Senin, 27 Juni 2022 | 21:45

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo Tersangka, KPK Komitmen Beri Dukungan

Senin, 27 Juni 2022 | 21:22

Besok, 100 Lebih Kader Partai Golkar akan Ikuti Acara Politik Cerdas Berintegritas di KPK

Senin, 27 Juni 2022 | 21:20

Bantah Terburu-buru Putuskan Pemekaran Papua, DPR: Ada Dua Pertimbanganya

Senin, 27 Juni 2022 | 21:12

Timnas U-20 Israel Berpeluang Main ke Indonesia, GAMKI Sampaikan Respons Tegas

Senin, 27 Juni 2022 | 20:40

Massa SKAK Geruduk Bappenas Minta Suharso Monoarfa Mundur

Senin, 27 Juni 2022 | 20:36

Soal Masa Kampanye 75 Hari, Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan ke MA

Senin, 27 Juni 2022 | 20:29

Besok, Komisi II DPR Ambil Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua

Senin, 27 Juni 2022 | 20:22

KKN Makin Bercokol, Keluarga Besar Mega Bintang Kirim Surat Terbuka Minta Dibentuk KPK di Daerah

Senin, 27 Juni 2022 | 20:20

Panja Komisi III Minta Kejaksaan dan Polri Laporkan Progres Penanganan Kasus Kredit Macet PT Titan

Senin, 27 Juni 2022 | 20:14

Selengkapnya