Berita

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustiyanti/Net

Politik

Rancangan PKPU Jadwal Belum Ditetapkan, Perludem Pertanyakan Kepastian Penyelenggaraan Pemilu

RABU, 18 MEI 2022 | 09:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024 belum juga ditetapkan, meski sudah ada pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepastian penyelenggaraan pemilu.

Namun bagi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), semua yang disampaikan elite pemerintah akan percuma jika regulasi teknis penyeleggaraan pemilu belum disahkan.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustiyanti menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan dalam setiap rapat kerja (Raker) dan atau rapat dengar pendapat (RDP) tak ada kepastian yang diberikan DPR RI, Pemerintah Pusat, termasuk KPU sebegaia penyelenggara Pemilu.

"Memang disayangkan karena sampai saat ini tahapan pemilu belum ditetapkan, padahal UU Pemilu tidak diubah. Jadi sebetulnya aturan mainnya sudah bisa ditetapkan dari awal," ujar Khoirunnisa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/5).

Sosok yang kerap disapa Ninis ini menyatakan, PKPU Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024 adalah instrumen perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu melangsungkan proses pelaksanaan pemilu.

Apalagi jika merujuk pada Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 tentang Pemilu, tahapan pertama pemilu sudah harus dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara berlangsung.

Artinya, terkhusus unutk Pemilu Serentak 2024, tahapan pertama harus sudah dimulai Juli 2022, karena pencoblosan sudah ditetapkan KPU jatuh pada 14 Februari 2024.

"Di tengah sempat munculnya isu penundaan pemilu, kepastian tahapan pemilu menjadi salah satu indikator kepastian penyelenggaraan pemilu seharusnya," demikian Ninis menegaskan.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Timnas U-20 Israel Berpeluang Main ke Indonesia, GAMKI Sampaikan Respons Tegas

Senin, 27 Juni 2022 | 20:40

Massa SKAK Geruduk Bappenas Minta Suharso Monoarfa Mundur

Senin, 27 Juni 2022 | 20:36

Soal Masa Kampanye 75 Hari, Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan ke MA

Senin, 27 Juni 2022 | 20:29

Besok, Komisi II DPR Ambil Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua

Senin, 27 Juni 2022 | 20:22

KKN Makin Bercokol, Keluarga Besar Mega Bintang Kirim Surat Terbuka Minta Dibentuk KPK di Daerah

Senin, 27 Juni 2022 | 20:20

Panja Komisi III Minta Kejaksaan dan Polri Laporkan Progres Penanganan Kasus Kredit Macet PT Titan

Senin, 27 Juni 2022 | 20:14

Kasus Baru Covid-19 di DKI Jakarta Hari Ini di Bawah Seribu, Pasien Sembuh Tertinggi Se-Indonesia

Senin, 27 Juni 2022 | 19:59

Kepengurusan Baru Kadiifa Dilantik, Kemendagri Ingin Ada Penguatan Kerjasama Pengembangan UMKM

Senin, 27 Juni 2022 | 19:57

Dampingi Petani hingga Ekspor Tanaman Hias ke Belanda, Nusron Sarankan Kerja Duet BNI-Jamkrindo Ditiru

Senin, 27 Juni 2022 | 19:43

Merasa Dirugikan UU Ciptaker, Alasan Partai Buruh Gugat UU P3 ke MK

Senin, 27 Juni 2022 | 19:26

Selengkapnya