Berita

Ilustrasi peternakan sapi/Net

Publika

Virus PMK Dibesarkan, Awas Importir Daging Bermain

SENIN, 16 MEI 2022 | 20:15 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

BELAKANGAN ini negara kita dihebohkan oleh merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada binatang ternak Sapi yang telah membuat matinya setidaknya sekitar 1.000 ekor sapi di Jawa Timur.

Virus ini pernah terjadi di Indonesia di tahun 1984. Saat itu dilakukan vaksinasi untuk seluruh binatang ternak sehingga pada tahun 1986 Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB dan saat itu Indonesia dinyatakan bersih dari PMK.

Dua tahun ini negara kita dibuat carut marut oleh pandemi Covid-19 yang menjangkiti manusia dan sekarang bertambah lagi penderitaan rakyat dengan adanya PMK yang menyerang binatang ternak.


Hal ini agak misterius. Karena Indonesia sudah terbebas tapi sekarang muncul lagi. Artinya ada yang membawa virus ini ke Indonesia. Bisa saja ini terjadi akibat dari impor sapi ataupun produk turunannya seperti susu yang tersusupi virus PMK. Dan tentunya kita harus cari penyebabnya.

Perlu kita ketahui, bahwa virus ini tidak menular ke manusia tapi sangat mematikan untuk binatang ternak. Dalam kondisi ini tentunya tetap harus diwaspadai karena demand terhadap daging sapi ini akan tetap tinggi sehingga hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Apalagi menjelang Idul Adha permintaan ini akan memuncak sehingga pemerintah punya alasan untuk menormalkan suplay. Maka dipilihlah jalur impor.

Hal ini harus diwaspadai bahwa pemberitaan tentang virus ini dibesar-besarkan. Sehingga dijadikan suatu alasan oleh oknum-oknum importir untuk menjalankan targetnya yaitu mengambil keuntungan dari situasi yang ada dengan cara mengimpor sapi.

Bukan hanya daging beku saja, tapi sapi hidup dari berbagai negara terutama dari negara-negara yang sudah terbukti terbebas dari PMK, setidaknya ada dua negara yaitu Australia dan Selandia Baru.  

Dan tentunya jika benar ini yang terjadi maka yang diuntungkan adalah importir sapi yang mendatangkan sapi dari Australia dan Selandia baru.

Hal ini, tentunya perlu diinvestigasi oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengetahui sumber penyebab penyebaran virus ini di Indonesia. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja.

Jika disengaja maka harus dicari pelakunya dan diproses secara hukum. Jika ini tidak disengaja atau sebuah kelalaian maka yang melakukan kelalaian perlu diberikan efek jira sehingga ini tidak terjadi di masa yang akan datang.

Jadi para birokrat harus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa binatang ternak impor itu sehat dan tidak bermain mata asal-asalan meloloskan binatang impor.

*Penulis adalah pakar kebijakan publik Narasi Institute

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya