Berita

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, saat jumpa pers usai Rakernas I Partai Pelita, Senin (16/5)/RMOL

Politik

Tegaskan Partai Pelita Bukan Alat untuk Nyapres, Din Syamsuddin: Saya Lebih Tepat Jadi Penasihat Presiden

SENIN, 16 MEI 2022 | 16:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembentukan Partai Pelita dipastikan bukan untuk mendukung kepentingan taktis mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024 nanti.

Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Prof Din Syamsuddin, kepada wartawan saat jumpa pers usai Rakernas I Partai Pelita di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (16/5).

“Saya niatkan untuk menggerakkan Partai Pelita ini bukan untuk target jadi presiden,” tegas Din.


Ditegaskan Din juga, dirinya tidak ada hasrat untuk menjadi Presiden pada 2024 nanti. Ia lebih baik menjadi penasihat presiden dan menerapkan politik bukan sekadar soal ambisi kekuasaan semata.

“Saya kira saya ini lebih tepat jadi penasihat presiden, siapapun presidennya. Jadi, partai ini bukan sebagai alat untuk tujuan-tujuan seperti itu. Karena kami ingin menerapkan politik bukan untuk sekedar kekuasaan,” katanya.

Menurut Din, dengan lahirnya Partai Pelita, ranah politik akan dijadikan alat perjuangan dan didukung oleh rakyat Indonesia agar generasi penerus bangsa mendapatkan kesempatan yang sama.

“Anak muda ingin menjadi anggota DPR, DPRD, Eksekutif bupati, walikota, gubernur yang bila perlu menteri atau presiden, ini nanti kita dorong,” tuturnya.

“Tolong dicatat ungkapan saya ini. Sekarang ini dan dengan menjadikan ini (Partai Pelita) tidak untuk saya berada di pribadi menjadi calon presiden ataupun wakil presiden,” pungkas Din Syamsuddin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya