Berita

Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Belum Disahkan, PKS Ingin Anggaran Pemilu di Bawah Rp 50 Triliun

SENIN, 16 MEI 2022 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hingga saat ini, Komisi II DPR RI belum mengesahkan pengajuan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang sebesar Rp 76 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan, bahwa sebelumnya DPR bersama penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu melakukan rapat konsiyering.

Dalam rapat konsinyering tersebut, kata Mardani, ada banyak poin yang telah disepakati antara DPR, pemerintah dan juga penyelenggara pemilu salah satunya masa kampanye selama 75 hari.


"Masa kampanye agak mengerucut ke 75 hari,” ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/5).

Mengenai anggaran pemilu yang membengkak hingga Rp 76 triliun, Ketua DPP PKS ini mengatakan masih belum final kesepekatannya. Pasalnya, dana Rp 76 triliun dianggap membebani APBN di tengah krisis ekonomi saat ini.

“Anggaran masih pro dan kontra, kan permintaan Rp 76 triliun. Kami si inginnya kalau bisa di bawah Rp 50 triliun, karena kondisi keuangan masih berat,” ujarnya.

Mardani menambahkan, jika dana Pemilu 2024 di bawah Rp 50 triliun, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sharing anggaran. Seperti, mengeluarkan anggaran untuk protokol kesehatan, kebutuhan gudang untuk kotak suara. Sementara KPU fokus pada penyelenggaraan elektoral pemilu.

"Tapi untuk protokol kesehatan dan lain-lain itu diserahkan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyiapkan,” ucapnya.

Perdebatan soal anggaran ini, kata Mardani, masih terus berlanjut dan belum mencapai kesepakatan yang mufakat hingga nanti akan dijadwalkan untuk rapat lanjutan di parlemen.

"Belum. Semuanya masih simulasi tapi tadinya ada tiga empat opsi sekarang ke satu opsi rata-rata plus satu yang mungkin harus kita putuskan pada saat RDP nanti,” katanya.

Untuk kesepakatan e-voting, lanjut Mardani, Komisi II masih pro dan kontra dan didorong untuk e-rekap atau rekapitulasi suara saja.

“Kalau e-votingnya masiih banyak catatan karena ini bukan tentang teknologi ya, tapi tentang trustnya. Jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan. Kalaupun mau e-voting itu diarahkan ke Pilkada. Bisa dimulai dari pilkada, dan itu pada pilkada kota dulu katakan. Sehingga sesudah ada budaya e-voting, nyaman, trustnya tinggi baru kita terapkan untuk Pilpres,” tutupnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya