Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet /Net
Menjelang kunjungan tim PBB yang sangat dinanti-nantikan ke Xinjiang, pemerintah China telah mengeluarkan arahan baru yang melarang warga Xinjiang untuk membahas jaringan kamp interniran.
Arahan itu juga mengamanatkan orang-orang di provinsi barat laut Xinjiang untuk menolak panggilan dari nomor telepon internasional.
Seorang petugas polisi di wilayah tersebut mengatakan kepada
RFA pada Rabu (11/5), bahwa kepolisian Xinjiang menerima pemberitahuan khusus dari pemerintah tentang bagaimana mempersiapkan kunjungan bulan ini oleh Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia (HAM).
Polisi itu mengatakan dia adalah anggota Partai Komunis China dan memainkan peran utama dalam menyebarkan pemberitahuan selama sesi studi politik dan menegakkan mandat itu.
“Sesi studi politik diadakan pada hari Rabu, dan pemberitahuan prefektur dan daerah otonom sedang dipelajari saat mereka tiba,†katanya.
"Para pejabat mengeluarkan pemberitahuan yang melarang Uighur berbicara tentang “pendidikan ulang†atau kamp interniran, tetapi menambahkan bahwa jika topik itu muncul, mereka seharusnya hanya menyebutkan aspek-aspek positif dari pendidikan ulang, yaitu bahwa itu adalah jalan untuk menjalani kehidupan yang baik dan normal," imbuh petugas Kashgar itu.
China di hari yang sama, menyambut kunjungan tim
advance kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet ke provinsi Xinjiang bulan ini di tengah laporan pelanggaran HAM di wilayah barat laut China itu.
"Tim persiapan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia telah tiba di China dan saat ini menjalani karantina sesuai dengan protokol anti-Covid-19 yang relevan," ujar Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam jumpa pers harian.
"Tim persiapan telah mulai bekerja dan kedua belah pihak sedang mendiskusikan pengaturan khusus untuk kunjungan tersebut," tambahnya.
Beberapa kelompok HAM mengatakan rencana kunjungan ke China oleh komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia harus memenuhi standar minimum untuk dianggap kredibel.
Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York dan 59 kelompok lainnya sebelumnya mendesak Komisaris Tinggi Michelle Bachelet untuk mengambil beberapa langkah guna mencegah pemerintah China memanipulasi kunjungan tersebut.
Lusinan kelompok hak asasi mengatakan pemerintah China telah melakukan kebijakan penahanan massal, penyiksaan, penganiayaan budaya, dan pelanggaran lain yang meluas dan sistematis terhadap orang Uighur dan anggota kelompok Turki lainnya di Xinjiang yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
