Berita

Lokot Nasution usai menerima Pataka DPD Demokrat Sumatera Utara dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono/RMOLSumut

Politik

Resmi Jabat Ketua DPD Demokrat Sumut, Lokot Nasution Ajak Anak Bangsa Hentikan Istilah-istilah Pemecah Persatuan

JUMAT, 13 MEI 2022 | 10:08 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Residu politik yang memunculkan istilah "Cebong, Kampret, dan Kadrun" menjadi hal yang sangat berpotensi memecah belah anak bangsa. Karena itu, sudah saatnya seluruh pihak menghentikan penggunaan istilah-istilah yang hanya melemahkan persatuan tersebut.

Demikian ditegaskan Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution, dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPD Demokrat Sumatera Utara periode 2022-2027 di Hotel Santika, Kota Medan, Kamis (12/5).

"Memecah belah anak bangsa berlangsung sampai sampai saat ini. Daya jangkit menular yang sangat menjijikkan. Istilah-istilah buruk merendahkan martabat, seperti cebong, kampret, kadrun terus mewarnai kehidupan sosial politik sosial di tanah air ini," katanya pada acara yang dihadiri Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tersebut.


Lokot melanjutkan, anak bangsa harus tetap mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan semangat persatuan. Semangat yang menurutnya harus terus dijaga dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

"Narasi persatuan dan kesatuan diklaim hanya sepihak saja. Ditambah lagi perilaku buzzer bayaran yang tidak ada faedahnya bagi kehidupan bangsa ini," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Lokot juga menyoroti fenomena menghasut dan memfitnah yang dipertontonkan di tengah masyarakat yang mewarnai pemberitaan di media massa dan beredar di media sosial.

"Sulit dicerna ada ruang untuk menghasut dan memfitnah yang berlangsung di tengah-tengah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kebhinnekaan. Ini terus berlangsung mewarnai media massa dan media sosial," tuturnya.

Secara khusus di Sumatera Utara, Lokot memastikan Partai Demokrat Sumut siap menjadi mitra bagi Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami siap mengawasi, memperjuangkan pembangunan provinsi Sumatera Utara ini, sekarang, nanti dan selamanya," demikian Lokot Nasution.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya