Penunjukan Penjabat (Pj) Bupati di tiga daerah di Lampung menuai banyak spekulasi publik. Pemilihan tiga Pj Bupati itu dinilai tidak transparan. Bahkan terkesan asal tunjuk saja oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Seperti dikatakan pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Unila, Yusdianto, seharusnya ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang melakukan asesmen terhadap usulan Pj Bupati agar prosesnya transparan.
"Gubernur punya hak mengusulkan, tapi saya harap ada asesmen terhadap nama yang diusulkan agar masyarakat bisa tahu soal sosok yang diusulkan. Saya belum dengar soal asesmen, asal tunjuk saja gubernurnya ini," kata Yusdianto, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (12/5).
Yusdianto melanjutkan, penunjukan Pj Bupati memang diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 201 ayat 10. Namun, mestinya, Gubernur Lampung membuat aturan turunan untuk mengatur mekanisme penunjukan Pj Bupati.
"Ini penunjukannya tidak menggunakan rules atau aturan main, jadi hanya
like dislike saja cara menunjuknya," kata Kepala Jurusan Fakultas Hukum Tata Negara, Universitas Lampung ini.
"Justru dengan cara
like dislike ini aroma KKN-nya lebih tinggi, misalnya ada hubungannya keluarga, faktor
money politic. Sehingga harusnya ada aturan mainnya," imbuhnya.
Selain itu, Yusdianto memandang penunjukan Pj Bupati diutamakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini dapat terlihat jika ada asesmen terhadap calon Pj Bupati yang akan diusulkan.
"Misalkan melibatkan DPRD untuk asesmen karena mereka juga wakil rakyat. Jadi apa yang dilakukan gubernur ini sentralistik, komandonya cuma dia, dia mengabaikan prinsip keterlibatan masyarakat atau DPRD," pungkasnya.
Sementara, menurut Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila, Darmawan Purba, mekanisme pengajuan Pj Bupati atau Walikota bersumber dari pejabat eselon II di Pemprov.
Selanjutnya Gubernur mengusulkan 3 nama sebagai calon Penjabat untuk setiap kabupaten/kota. Tahap selanjutnya Mendagri yang menentukan 1 nama untuk ditetapkan sebagai Pj Bupati atau Walikota tersebut.
"Memang usulan ini diusulkan langsung oleh Gubernur," kata dia.
Gubernur Lampung sudah mengusulkan 9 nama calon Pj Bupati di Lampung yang akan habis akhir masa jabatan pada 22 Mei 2022, yakni Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat.
Dari 9 nama tersebut, baru tiga yang muncul ke publik. Mulai dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Adi Erlansyah, di Pringsewu. Adi cukup jadi perhatian karena merupakan ipar Gubernur Arinal Djunaidi.
Adi Erlansyah merupakan suami dari Rusdiana Dewi yang merupakan kakak kandung Riana Sari Arinal, istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Sulpakar sebagai Pj Bupati Mesuji menggantikan Saply-Haryati Cendralela.
Kemudian, Kepala Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air (SDA) Budi Darmawan sebagai Pj Bupati Tulangbawang Barat menggantikan Umar Ahmad dan wakilnya Fauzi Hasan.
