Berita

Skandal Partygate /Net

Dunia

Polisi Inggris Jatuhkan Lebih dari 100 Denda Kepada Kabinet Johnson atas Skandal Partygate

KAMIS, 12 MEI 2022 | 17:21 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sebagai bentuk tindakan hukum, Polisi Inggris telah menyatakan bahwa mereka sekarang telah membuat lebih dari 100 rujukan denda kepada kabinet Perdana Menteri Inggris Boris Johnson atas skandal Partygate.

"Pada Kamis 12 Mei, Operasi Hillman, penyelidikan pelanggaran peraturan Covid-19 di Whitehall dan Downing Street, telah membuat lebih dari 100 rujukan untuk pemberitahuan hukuman tetap (FPN) ke Kantor Catatan Kriminal ACRO," ujar pernyataan polisi Inggris, dikutip oleh Channel News Asia, Kamis (12/5).

Tetapi di hari yang sama, jurubicara Downing Street mengatakan bahwa perdana menteri belum menerima denda lain sejak April lalu.


Pengumuman ini adalah yang terbaru terkait jumlah denda yang dikeluarkan dalam sebulan, setelah mereka menundanya pada pemilihan kepala daerah yang diadakan minggu lalu.

Dalam data terakhir pada 12 April, polisi mengatakan mereka telah membuat lebih dari 50 rujukan denda.

Polisi sedang menyelidiki 12 pertemuan yang diadakan di Downing Street dan Kantor Kabinet setelah penyelidikan internal menemukan staf Johnson menikmati pesta-pesta minuman alkohol, dengan pemimpin Inggris itu sendiri menghadiri beberapa acara.
Polisi Inggris mengatakan penyelidikan tetap berjalan, sehingga total denda bisa meningkat lebih lanjut.
Sebelumnya pada awal April, Boris Johnson sempat meminta maaf karena melanggar aturan penguncian dengan menghadiri pertemuan di kantornya untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi menolak untuk mengundurkan diri karena itu.

Dikatakan dirinya dapat menerima denda lebih lanjut untuk pertemuan lain, jika terbukti.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya