Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan/Net
Rumah-rumah milik 38 politisi Sri Lanka dibakar pengunjuk rasa pada Rabu (11/5), sementara 75 rumah lainnya dirusak. Perusakan ini harus bisa dipetik pelajaran oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan tidak membuat rakyat merasa kecewa pada kebijakan yang diambil.
Begitu kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (11/5).
Salah satu yang harus diperhatikan adalah “jebakan utang Chinaâ€. Di mana jebakan serupa juga menjadi penyumbang krisis terjadi di Sri Lanka.
“Proyek utang China kembali menelan korban. Pemerintah, DPR dan MK harus belajar dari kasus Sri Lanka, batalkan semua UU Tirani yang menambah derita rakyat,†ujar Anthony Budiawan.
Dia ingin pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru melindungi oligarki dan terus melakukan penindasan kepada rakyat. Sebab jika demikian, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa terkena imbas dari krisis yang terjadi di Sri Lanka.
“Jangan malah menindas, jangan sampai terlambat menjadi Indonesia Spring,†tutupnya.
Salah satu penyebab krisis di Sri Lanka adalah utang yang menumpuk. Per akhir 2021 utang mereka mencapai 50,72 miliar dolar AS atau sudah setara 60,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah Sri Lanka sempat meminjam dari China untuk sejumlah infarstruktur proyek sejak 2005, melalui skema Belt and Road (BRI). Salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota.
Total utang Sri Lanka ke China mencapai 8 miliar dolar AS atau mencapai seperenam dari total utang luar negerinya. Namun sayangnya sebagian proyek dinilai tak memberi manfaat ekonomi bagi negara itu.
