Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Agar Tak Bernasib Seperti Rajapaksa di Sri Lanka, Jokowi Harus Segera Benahi Masalah Bangsa

RABU, 11 MEI 2022 | 19:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo harus segera membenahi semua persoalan bangsa di sisa-sisa berakhirnya masa jabatannya. Hal itu penting agar tidak terjadi gejolak politik seperti yang terjadi di negara Sri Lanka.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, gejolak politik di Sri Lanka diprediksi akan segera terjadi di Indonesia. Karena kata Muslim, persoalan di Sri Lanka serupa dengan yang terjadi di Indonesia.

"Utang menggunung, ekonomi sulit, penanganan Covid yang berkepanjangan, timbul kemarahan rakyat Sri Lanka. Rakyat membakar rumah-rumah pejabat tinggi. Di sini juga utang menggunung, Rp 7.000 triliun lebih dengan bunga pertahun Rp 400 triliun. Dari mana Jokowi membayar utang itu?," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/5).


Selain itu, Muslim juga membeberkan persoalan bangsa yang terjadi di era pemerintahan Jokowi ini. Di mana, kinerja ekonomi jeblok, harga-harga melambung tinggi, pejabat tambah kaya. Ia mengamati di saat rakyat susah makan karena terancam ketakutan karena Covid, DPR justru sibuk ganti gorden seharga Rp 43,5 miliar.

Selain itu, isu kemarahan mahasiswa dan elemen civil society atas isu perpanjangan jabatan dan penundaan Pemilu juga menjadi salah satu akibat dari persoalan bangsa yang tidak segera diselesaikan.

"Pemerintah Jokowi bukannya sibuk turunkan harga malah hanya sibuk urusi perasaan karena terjadi ketegangan di tingkat elite antar kubu Megawati vs Luhut. Inefisiensi penggunaan utang di bidang infrastruktur yang amburadul. Nasib buruk makin jeblok karena lahirnya UU Omnibus Law yang menindas," jelas Muslim.

Dari semua itu kata Muslim, tidak mungkin akan lahir kemarahan rakyat jika Jokowi tidak segera benahi semua persoalan di bangsa dan negara ini.

Ia memprediksi peluang nasib Jokowi seperti Rajapaksa di Sri Lanka sangat besar. Alasannya, menterinya dianggap tidak becus kerja dan hanya sibuk Nyapres.

Bahkan kata Muslim, ada menteri yang berkelakuan kaya Perdana Menteri dengan berbagai kemampuan super sakti, menteri segala urusan.

"Yang bikin rakyat makin marah karena Jokowi tidak bisa tertibkan menteri-menteri yang bermasalah itu. Juga anak-anaknya yang (diduga) terlibat KKN. Tidak menutup kemungkian Indonesia akan bernasib seperti Sri Lanka," pungkas Muslim.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya