G7 Kritik Hasil Pemilu Hong Kong, China: Mereka Terdengar Seperti Pengkhotbah Demokrasi

Komentar miring menteri luar negeri Kelompok Tujuh (G7) terkait hasil pemilihan kepala eksekutif Hong Kong baru-baru ini, mendapat tanggapan keras dari China.

Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mendesak negara-negara Barat tertentu untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri China.

"Negara dan institusi Barat tertentu bersekongkol satu sama lain untuk memfitnah pemilu dan terlalu mencampuri urusan dalam negeri China. China menyatakan penentangan tegas terhadap ini dan mengutuk keras hal itu," kata Zhao dalam jumpa pers reguler, seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (11/5).

Beberapa negara, kata Zhao, telah mengabaikan fakta bahwa demokrasi Hong Kong telah membaik dan bahwa opini publik arus utama mencari persatuan dan kemakmuran.

"Mereka terdengar seperti 'pengkhotbah demokrasi' ketika mereka menunjuk jari pada pemilihan demokratis Hong Kong, tingkat otonominya yang tinggi, dan hak asasi manusia dan kebebasannya, yang hanya memperlihatkan standar ganda mereka dan upaya mereka untuk membawa kekacauan ke Hong Kong dan menahan China," katanya.

"Hong Kong adalah Hong Kong China. Sistem pemilihan seperti apa yang diterapkan Hong Kong dan jalur pengembangan demokrasi seperti apa yang dijelajahi adalah masalah yang sepenuhnya berada di bawah lingkup urusan internal China, dan tidak ada kekuatan eksternal yang berhak ikut campur," lanjut Zhao.

Dia mengatakan pemerintah China bertekad untuk sepenuhnya dan setia menerapkan prinsip "satu negara, dua sistem" dan mengembangkan demokrasi berkualitas tinggi yang sesuai dengan realitas Hong Kong, dan segala upaya dari kekuatan eksternal untuk melemahkan ini akan sia-sia.

John Lee (64), mantan kepala sekretaris untuk administrasi pemerintah Daerah Administratif Khusus (HKSAR) Hong Kong, memenangkan pemilihan kepala eksekutif pertama pada Minggu (9/5), sejak perbaikan sistem pemilihan di kawasan itu pada 2021.