Berita

Peta pulau Papua/Net

Politik

Bisa Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Ketua Adat Anim Ha Dukung Pembentukan Provinsi Papua Selatan

SELASA, 10 MEI 2022 | 18:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan mendapat dukungan. Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Papua, Paskalis Imadawa setuju kalau ada Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua ini.

Dia menyebutkan alasan mendukung DOB Papua Selatan yakni berharap adanya sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur, sarana prasarana maupun pembangunan SDM.

"Jadi kita di Selatan Papua sangat jauh tertinggal dengan mereka yang di sekitar Jayapura dan Pegunungan. Bahkan pegawai-pegawai, pejabat kita tidak ada yang dipromosikan sama sekali ke tingkat Provinsi," kata dia, Selasa (10/5).


Paskalis menegaskan, perjuangan untuk mewujudkan pembentukan DOB Papua Selatan sudah sangat jauh dan tidak ada kata untuk pikir-pikir kembali. Ia menyampaikan dengan jujur, lapang dada, sebagian besar masyarakat Papua ingin secepatnya DOB hadir di Papua.

"Dari sisi SDM khususnya pendidikan, yang menikmati pendidikan dana otsus, pendidikan ke luar negeri ada program 1000 doktor, itu dicanangkan Gubernur. Tapi yang masuk anak anak pegunungan, anak-anak sekitar Jayapura dan anak anak Sorong," beber Paskalis.

Paskalis mengungkapkan, pembangunan maupun peningkatan kualitas pendidikan di Selatan Papua tidak tersentuh sama sekali. Oleh karenanya, Paskalis menginginkan agar DOB bisa secepatnya dieksekusi. Dia juga tidak ambil pusing dengan adanya penolakan di Papua Tengah, Pegunungan.

"Silahkan mereka tolak tapi kita tidak. Jadi jangan digeneralisir oleh petinggi NKRI orang Papua menolak DOB. Kita mendukung sepenuhnya adanya DOB untuk pemerataan pembangunan," tambahnya.

Pihaknya memastikan sudah bulat mendukung DOB dari Selatan. "Mayoritas mendukung," tegasnya.

Paskalis menambahkan, pemekaran bisa membantu percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

“DOB, terutama wacana pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) itu wajib didukung karena jangkauan Provinsi Papua ini sangat luas. Maka dengan pemekaran bisa mendekatkan pelayanaan kepada masyarakat. Dan saya pikir masyarakat Merauke butuh pemekaran kabupaten dan provinsi,” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua dan Kabupaten Merauke untuk segera mendorong sehingga proses pembentukan Provinsi Papua Selatan segera terwujud.

“Mengingat selatan Papua ini luas, hanya empat kabupaten jika ada pemekaran kabupaten atau provinsi saya kira ini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan masyarakat di Kabupaten Merauke harus menerima rencana ini,” katanya.

Menurut Paskalis, dengan kehadiran provinsi baru maka kue pembangunan akan merata dengan baik. “Selama kita tidak jadi provinsi, maka sepanjang sejarah orang Selatan Papua tidak akan pernah menjadi Gubernur dan ketua DPR Papua. Catat itu. Tapi, kalau kita sudah provinsi sendiri, maka sudah pasti kita orang Selatan Papua akan mengatur diri kita sendiri,’’ tandasnya.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya