Berita

Peta pulau Papua/Net

Politik

Bisa Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Ketua Adat Anim Ha Dukung Pembentukan Provinsi Papua Selatan

SELASA, 10 MEI 2022 | 18:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan mendapat dukungan. Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Papua, Paskalis Imadawa setuju kalau ada Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua ini.

Dia menyebutkan alasan mendukung DOB Papua Selatan yakni berharap adanya sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur, sarana prasarana maupun pembangunan SDM.

"Jadi kita di Selatan Papua sangat jauh tertinggal dengan mereka yang di sekitar Jayapura dan Pegunungan. Bahkan pegawai-pegawai, pejabat kita tidak ada yang dipromosikan sama sekali ke tingkat Provinsi," kata dia, Selasa (10/5).


Paskalis menegaskan, perjuangan untuk mewujudkan pembentukan DOB Papua Selatan sudah sangat jauh dan tidak ada kata untuk pikir-pikir kembali. Ia menyampaikan dengan jujur, lapang dada, sebagian besar masyarakat Papua ingin secepatnya DOB hadir di Papua.

"Dari sisi SDM khususnya pendidikan, yang menikmati pendidikan dana otsus, pendidikan ke luar negeri ada program 1000 doktor, itu dicanangkan Gubernur. Tapi yang masuk anak anak pegunungan, anak-anak sekitar Jayapura dan anak anak Sorong," beber Paskalis.

Paskalis mengungkapkan, pembangunan maupun peningkatan kualitas pendidikan di Selatan Papua tidak tersentuh sama sekali. Oleh karenanya, Paskalis menginginkan agar DOB bisa secepatnya dieksekusi. Dia juga tidak ambil pusing dengan adanya penolakan di Papua Tengah, Pegunungan.

"Silahkan mereka tolak tapi kita tidak. Jadi jangan digeneralisir oleh petinggi NKRI orang Papua menolak DOB. Kita mendukung sepenuhnya adanya DOB untuk pemerataan pembangunan," tambahnya.

Pihaknya memastikan sudah bulat mendukung DOB dari Selatan. "Mayoritas mendukung," tegasnya.

Paskalis menambahkan, pemekaran bisa membantu percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

“DOB, terutama wacana pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) itu wajib didukung karena jangkauan Provinsi Papua ini sangat luas. Maka dengan pemekaran bisa mendekatkan pelayanaan kepada masyarakat. Dan saya pikir masyarakat Merauke butuh pemekaran kabupaten dan provinsi,” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua dan Kabupaten Merauke untuk segera mendorong sehingga proses pembentukan Provinsi Papua Selatan segera terwujud.

“Mengingat selatan Papua ini luas, hanya empat kabupaten jika ada pemekaran kabupaten atau provinsi saya kira ini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan masyarakat di Kabupaten Merauke harus menerima rencana ini,” katanya.

Menurut Paskalis, dengan kehadiran provinsi baru maka kue pembangunan akan merata dengan baik. “Selama kita tidak jadi provinsi, maka sepanjang sejarah orang Selatan Papua tidak akan pernah menjadi Gubernur dan ketua DPR Papua. Catat itu. Tapi, kalau kita sudah provinsi sendiri, maka sudah pasti kita orang Selatan Papua akan mengatur diri kita sendiri,’’ tandasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya