Berita

Pekerja kantoran wanita Afghanistan /Net

Dunia

Hampir Sejuta Warga Afghanistan Kehilangan Pekerjaannya Setelah Taliban Takeover, Pekerja Wanita yang Paling Kena Dampaknya

SELASA, 10 MEI 2022 | 16:45 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Ketenagakerjaan di Afghanistan kini semakin merosot setelah Taliban menguasai kembali negeri itu pada Agustus 2021 lalu.

Menurut Badan Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR), lebih dari 900.000 warga Afghanistan kehilangan pekerjaan mereka sejak peristiwa Taliban takeover itu terjadi.

Sejak pengambilalihan Taliban, pengangguran telah meroket, dan kemiskinan di banyak bagian negara itu telah menempatkan jutaan orang dalam bahaya.


“Yang paling parah adalah pekerja dari kaum wanita. Perempuan yang bekerja disana terpengaruh secara tidak proporsional, dengan pekerjaan perempuan diperkirakan turun 21 persen pada pertengahan 2022,” lapor The Khaama Press dikutip oleh SIGAR, Minggu (10/5).

Menurut Organisasi Buruh Internasional, lebih dari 500 ribu pekerja Afghanistan kehilangan pekerjaan mereka pada kuartal ketiga tahun 2021.

Selain itu jumlah orang yang akan kehilangan pekerjaan sejak Taliban mengambil alih diperkirakan akan mencapai 700.000 hingga 900.000 orang pada pertengahan 2022.

Karena empat dekade konflik, kekeringan parah, dan pandemi, ekonomi Afghanistan sudah runtuh.

Setelah Taliban merebut kekuasaan menyusul penarikan tergesa-gesa tentara AS, masyarakat internasional membekukan aset Afghanistan dan menahan bantuan.

Selain itu, pekerja perempuan telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sejak Taliban mengambil alih.

Pegawai wanita di kantor-kantor pemerintah saat ini adalah contributor terbesar dari data hilangnya pekerjaan tersebut.

Hak-hak perempuan telah tumbuh dengan mantap sepanjang kehadiran internasional di Afghanistan, tetapi kembalinya Taliban mengancam kemajuan ini.
Pemaksaan burqa Taliban baru-baru ini pada wanita Afghanistan adalah salah satu contoh terbesarnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya