Bupati Jember, Hendy Siswanto, tidak pakai masker saat melakukan aktivitas/Net
Upaya Bupati Jember, H. Hendy Siswanto meningkatkan pembangunan di antaranya melalui program unggulan J-hur (Jember hadir untuk rakyat) dengan menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan pariwisata berujung kritikan. Bukan karena program tersebut tidak bagus, tapi lebih karena Bupati Hendy terlihat tak memakai masker saat melakukan aktivitasnya.
Foto-foto aktivitas Bupati ini diunggah di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website resmi Pemkab Jember. Terlihat Bupati Jember tidak memakai masker di sejumlah areal publik yang dikunjungi.
Kegiatan peninjauan tempat wisata Papuma (Pasir Putih Malikan), Sumberejo Kecamatan Ambulu pun menjadi keprihatinan seorang akademisi Universitas Jember.
"Ini fatal," ucap salah Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember, Siswanto, dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, menanggapi foto Bupati Jember tidak memakai masker, Selasa (3/5).
Dia menyayangkan Bupati Jember tidak memakai masker, saat berada di areal publik, saat kunjungan kerja, atau saat momentum safari Ramadhan 1443 H.
Menurutnya, tindakan itu telah mencederai atau melukai perasaan publik, khususnya warga Jember. Sebab, sejak adanya kasus Covid-19 ada ribuan warga Jember terjaring razia masker.
Dituturkan Siswanto, setidaknya ada 5 poin, yang membuat tindakan tersebut dinilai fatal.
"Pertama, Jember masih berada dalam PPKM level 2. Kedua, Bupati Jember adalah publik figur. Ketiga, Bupati sebagai regulator dan garda terdepan menghadapi pandemi. Keempat, vaksinasi Jember, khusus dosis 2 umum dan dosis 2 lansia jeblok atau belum mencapai target. Kelima,bupati dan sebagian rakyat tidak patuh," tegas pria, yang juga Ketua Lesbumi Cabang Jember ini.
Hal ini memang menjadi kontradiksi. Sebab, Bupati yang juga ketua tim Satgas penanganan pandemi Covid-19 Kabupaten Jember, di berbagai kesempatan kerap meminta masyarakat taat melaksanakan prokes, termasuk memakai masker.
Lebih lanjut, Siswanto menjelaskan, kritik yang ia sampaikan bukan berarti apatis terhadap program bupati. Tapi hanya memberikan masukan supaya pemerintah dan penanganan Covid-19 tetap berjalan baik dan benar.
"Ini
ngemane, kasihan kalau ada yang tega menggoreng, ketua Satgas tidak maskeran. Tapi semoga tidak," katanya.
Dia menegaskan, sudah ada protap dari Kemenkes RI. Hanya mungkin butuh role model atau teladan yang konsisten, khususnya dari para pimpinan. Sebab ini terkait dengan
trust.
"Bayangkan jika ketidaktaatan dipertontonkan ke publik, maka jangan salahkan masyarakat tidak taat. Padahal masyarakat bersusah payah menaati prokes di ruang publik. Seperti naik kereta, ke mall, tempat wisata, ngurusi administrasi, dan lain-lain," jelas dia.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edy Cahyo Purnomo, yang menegaskan bahwa tidak memakai masker di tempat umum, telah memberikan contoh yang tidak baik. Sebab, merujuk Permendagri nomor 22 tahun 2022, Jember masuk level 2.
"Bupati tidak mentaati dan tidak memberi contoh," kata pria yang akrab disapa cak Ipung ini.
