Berita

Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha/Net

Politik

PSI Kian Dicap Negatif, Kader Minta Pengurus DPP Dievaluasi

MINGGU, 01 MEI 2022 | 22:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Solidaritas Indonesia terus mendapat sentimen negatif dari publik. Penyebabnya pun beragam, mulai keluarnya Tsamara Amany dan tudingan Jubir PSI Sigit Widodo terhadap Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengakui bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan sikap PSI belakangan ini. Terlebih ketika banyak blunder yang dilakukan partai itu.

Ia juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat mempertanyakan berbagai manuver partainya, khususnya terhadapa Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan.


"Kita hanya fokus pada Pak Anies,  kita terlalu tendensi secara pribadi. Jadi menurut saya itu sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasi oleh teman-teman DPP ya menurut saya," kata Anggara.

Anggara menengarai, ada masalah di internal struktur PSI. Imbasnya, banyak komentar-komentar yang dilontarkan kader PSI bukanya membangun malah menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Tanda-tanda itu, kata Anggara juga dibaca oleh sejumlah pengamat politik. Dia mengakui juga bahwa memang perlu mengevaluasi menyeluruh arah kebijakan PSI selama ini.

Kritik dari sejumlah pihak mestinya bisa ditampung menjadi masukan bagi internal kepengurusan PSI.

Secara khusus, Anggara menyinggung pentingnya bagi PSI mengevaliasi pendekatan komunikasi politiknya. Alasannya, banyak pernyataan politik pengurus PSI yang reaktif dalam menyikapi masalah.

"Cari dulu data dan faktanya sebelum kita memberikan komentar atau memberikan sikap ke media yang akhirnya bisa menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Kan hal-hal ini seharusnya bisa kita lakukan gitu," terang dia.

Sebagai bagian dari PSI, Anggara mengaku merasakan kebijakan yang diambil DPP PSI terkesan minim sosialisasi dan rembukan. Sehingga sikap yang diambil DPP pun cenderung spontan tanpa terlebih dahulu memberi arahan kepada kader-kader di daerah.

Namun begitu, Anggara memastikan pengambilan keputusan pada DPW PSI Jakarta cukup demokratis. Di mana semua elemen PSI di Jakarta turut dilibatkan.

Anggota DPRD DKI kelahiran 16 Mei 1989 itu mengatakan, sebagai partai politik, PSI memang memiliki tugas untuk mengawal pemerintah dengan memberikan kritik ataupun masukkan. Namun harus objektif, bukan menyerang personal.

Dia juga menekankan bahwa setiap yang mengkritik harus pula berani untuk berlapang dada menerima kritik.

"Tapi kalau saya sih kembali kepada poin ya, kalau kita berani untuk mengkritik ya kita harus berani menerima kritik kan? Entah datangnya dari mana ya kita lihat substansinya dari kritikannya. Kalau memang ada hal-hal yang harus dibenahi ya kita benahi sama-sama gitu," katanya.

Lebih dari itu, Anggara berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik di partainya. Hal ini demi kembali menggaet simpati publik terhadap partai yang getol menyuarakan antikorupsi itu.

"Kalau saya sih berharap ada apa pun namanya ada langkah perbaikan karena kita parpol kan nih menurut saya ya parpol itu harus berhasil memenangkan persepsi dan simpati dari rakyatkan. Nah kalau misalnya kita berada di jalan yang banyak menimbulkan antipati ya menurut saya harus ada keputusan yang diambil," tandasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya