Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Yang Terpapar Islamophobia Harus Dihentikan, Masak LPDP bisa Islamophobia

MINGGU, 01 MEI 2022 | 14:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Langkah tegas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto yang mengaku akan mengevaluasi pewawancara beasiswa agar tak ada diskriminasi suku, ras, agama, antargolongan (SARA), mendapat sambutan baik dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Evaluasi dilakukan setelah warganet diramaikan dengan unggahan status Facebook, Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santoso Purwokartiko. Di mana dia mengurai pengalamannya menjadi pewawancara beasiswa program LPDP.

Status Budi Santosa yang kontroversi ini dimuat pada tanggal 27 April 2022. Menjadi kontroversi lantaran Budi Santosa menyinggung tentang “kata-kata langit” dan “penutup kepala ala manusia gurun”.


“Sebaiknya mereka yang terpapar Islamophobia ini segera dihentikan, hasil seleksi dievaluasi,” ujar Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (1/5).

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu lantas mengurai pengalamannya yang pernah mendapat beasiswa dari Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura. Menurutnya, tidak ada satupun pewawancara yang mempersoalkan masalah keyakinan agama dalam seleksi program beasiswa tersebut.

“Kok LPDP yang merupakan beasiswa dr uang rakyat Indonesia bisa “Islamophobia”?” tutupnya.

Andin Hadiyanto mengaku akan terus berkordinasi dengan Kemendikbudristek untuk terus mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas para interviewer untuk menjamin pelaksanaan seleksi beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun untuk pemanggilan Budi Santosa, Andin menyebut bahwa hal tersbeut adalah ranah dari Kemendikbudristek.

"LPDP menjunjung tinggi etika dan adab kepatutan serta toleransi dan tidak memperkenankan dan tidak menyetujui sikap dan ujaran kebencian, serta sikap diskrimanisasi termasuk sentimen berdasarkan SARA," tutur Andin.

"Sesuai ketentuan, interviewer juga harus mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugas dan dan diharapkan melakukan seleksi wawancara secara profesional dan obyektif," lanjut dia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya