Berita

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov /Net

Dunia

Rusia: Pencabutan Sanksi Adalah Bagian Dari Negosiasi Damai Perang Ukraina

MINGGU, 01 MEI 2022 | 00:05 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Rusia menyatakan bahwa pencabutan sanksi terhadap negaranya adalah bagian penting dari negosiasi damai antara Moskow dan Ukraina.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan proses negosiasi yang sulit itu tetap berlanjut setiap hari dan menegaskan bahwa pencabutan sanksi harus terjadi jika perjanjian damai dibentuk.

"Saat ini, delegasi Rusia dan Ukraina sebenarnya mendiskusikan rancangan perjanjian damai setiap hari melalui konferensi video," ujar Lavrov pada Situs Kementrian Luar Negeri Rusia, dikutip oleh NDTV, Sabtu (30/4).


“Agenda pembicaraan juga mencakup, antara lain, masalah denazifikasi, pengakuan realitas geopolitik baru, pencabutan sanksi, dan status bahasa Rusia di Ukraina. Kami mendukung untuk melanjutkan negosiasi, meskipun itu sulit,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Sebelumnya pada Jumat (29/4), Ukraina memperingatkan bahwa pembicaraan untuk mengakhiri invasi Rusia pada bulan ketiga ini, berada kondisi bahaya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bersikeras sejak invasi dimulai pada 24 Februari bahwa sanksi Barat terhadap Rusia perlu diperkuat dan tidak dapat menjadi bagian dari negosiasi.

Ukraina dan Rusia tidak mengadakan pembicaraan damai tatap muka sejak 29 Maret, dan suasana telah memburuk setelah tuduhan Ukraina bahwa pasukan Rusia melakukan genosida saat mereka mundur dari daerah Bucha. Moskow telah membantah klaim tersebut.

Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus untuk demiliterisasi dan denazifikasi tetangganya. Ukraina dan Barat mengatakan Rusia melancarkan perang agresi yang tidak beralasan.

Sekutu Barat Ukraina telah menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Moskow. Mereka telah membekukan sekitar setengah dari emas negara Rusia dan cadangan mata uang asing, memukul ekonomi Rusia dan menempatkannya di ambang default.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya