Berita

Rusia mengadopsi 'wait and see' terkait kebebasan beropini di Twitter dibawah kepemilikan Elon Musk /Net

Dunia

Rusia Akan ‘Wait and See’ Terkait Kebebasan Beropini Twitter di Bawah Kepemilikan Elon Musk

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 20:45 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Rusia telah mengadopsi posisi 'wait and see' bagaimana kepemilikan Elon Musk atas Twitter akan mempengaruhi kebebasan beropini platform media sosial itu bagi rakyat Moskow.

"Kami akan 'Wait and see' terkait kepemilikan Elon Musk pada Twitter," ujar jurubicara Kremlin Dmitry Peskov, dimuat oleh NDTV, Kamis (28/4).

Namun dia tetap meragukan bahwa media sosial Barat itu mampu mencerminkan sudut pandang yang berbeda, tanpa menjelaskan rinciannya.


CEO Tesla Elon Musk telah mengakuisisi Twitter pada Selasa dengan harga 44 miliar dolar AS.

Twitter terkenal sebagai alat kampanye bagi mantan presiden AS Donald Trump sebelum platform tersebut melarangnya, dan Musk yang memproklamirkan diri sebagai ‘absolutis kebebasan berbicara’ mengatakan dia ingin mereformasi moderasi konten di platform itu, yang ia anggap terlalu berlebihan.

"Kebebasan berbicara adalah landasan dari demokrasi, dan Twitter adalah alun-alun kota digital di mana hal-hal penting bagi masa depan umat manusia diperdebatkan," ujar Elon dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Twitter.

"Saya juga ingin membuat Twitter lebih baik dari sebelumnya dengan meningkatkan produk dengan fitur-fitur baru, membuat algoritme open source untuk meningkatkan kepercayaan, mengalahkan bot spam, dan berusaha hanya dapat digunakan oleh manusia saja," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya